JAKARTA– Kekosongan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) selama lebih dari sepekan menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menunjuk pengganti agar roda organisasi di Kemenpora tidak terganggu.
“Sudah satu minggu posisi Menpora kosong. Ini tentu bukan kondisi ideal. Presiden perlu segera menunjuk sosok yang tepat agar program kepemudaan dan olahraga tetap berjalan maksimal,” ujar Lalu Hadrian, Senin (15/9).
Baca Juga:Tingkatkan Kemandirian Siswa SLB Melalui Agribisnis Sayuran Organik Berbasis Eco-Enzyme yang Ramah LingkunganKontingen Kota Cirebon Siap Berlaga di POPDA XIV Jawa Barat, Wali Kota Beri Motivasi
Menurutnya, keterlambatan penunjukan berpotensi mengganggu kesinambungan agenda strategis di bidang kepemudaan dan olahraga.
Figur yang dipilih, katanya, tidak hanya harus dikenal publik, tetapi juga memiliki kapasitas, visi, dan komitmen kuat membangun sektor tersebut.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar orang populer, melainkan sosok yang benar-benar memahami kebutuhan pemuda dan olahraga. Harus ada komitmen untuk memperbaiki sistem pembinaan, meningkatkan prestasi atlet, dan memberi ruang positif bagi aktualisasi generasi muda,” tegasnya.
Lalu Hadrian menambahkan, publik kini menunggu keputusan Presiden Prabowo untuk menghadirkan figur yang karismatik, kompeten, sekaligus berorientasi pada hasil nyata.
Ia berharap, penunjukan Menpora baru dilakukan dalam waktu dekat agar program kementerian tidak tersendat.
Diketahui, posisi Menpora kosong setelah Presiden Prabowo mencopot Dito Ariotedjo. Hingga kini, pengganti resminya belum diumumkan.
Sejumlah nama mulai disebut-sebut, salah satunya anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menyatakan kesiapannya jika kader partainya dipilih.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Masih Godok Perbup TJSLP, Jalan Rusak hingga Program Sosial Bisa Didanai PerusahaanUtang Petani Tembus Rp1,4 Triliun, Pemkab Indramayu Dinilai Gagal Sejahterakan Petani
“Kalau diminta, kami pasti memberikan yang terbaik,” ujar Sarmuji, Jumat (12/9) lalu. Namun ia menegaskan, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Sementara itu, dari internal Partai Gerindra sempat beredar isu kemungkinan penunjukan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, usai dirinya mengundurkan diri dari DPR. Namun, kabar tersebut langsung dibantah Fraksi Gerindra.
“Kalau isu tanpa sumber jelas, itu gosip. Jadi tidak perlu dibahas,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi.
Bambang memastikan tidak ada pembahasan internal terkait nama Saraswati. “Itu hak Presiden. Masa kami campuri,” ujarnya.