RADARCIREBON.ID- Ketegangan antara Walikota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati kini tidak lagi sekadar bisik-bisik. Sudah menyeruak ke permukaan setelah Handoyo, suami Farida, melaporkan Effendi Edo ke Polda Jabar.
Laporan itu menyebut adanya piutang Rp20 miliar yang diduga terkait biaya kampanye pilkada lalu. Padahal, Edo-Farida baru saja memulai masa jabatan. Mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025.
PEMERHATI pemerintahan daerah yang juga mantan Sekda Kota Cirebon Hasanudin Manap mengingatkan agar polemik ini tak mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Baca Juga:Kurang Kelas, Siswa SDN 1 Cirebon Girang Belajar di Musala, Begini Kondisinya Musorkablub KONI Kabupaten Cirebon: Jigus Calon Tunggal, Sutardi Tempuh Jalur Hukum
Manap menilai, persoalan utang-piutang lebih tepat diselesaikan secara kekeluargaan. Bukan dibawa ke ranah hukum.
Menurutnya, dana kampanye adalah kesepakatan bersama untuk tujuan memenangkan pemilihan kepala daerah. Karena itu, dampaknya jangan sampai menghambat pembangunan kota.
Ia memandang, dalam tradisi politik lokal, kesepakatan dana kampanye sering terjadi. Besar kecilnya bergantung pada strategi pemenangan. Namun, ia menegaskan, setelah terpilih, prioritas utama harus kembali ke visi bersama: melayani masyarakat. “Kalau tidak diselesaikan baik-baik, masyarakat yang jadi korban,” katanya kepada Radar Cirebon, Selasa (16/9/2025).
Manap juga mengingatkan pentingnya komunikasi. Sebagai pemimpin baru, Edo dan Farida baru seumur jagung memimpin kota. Perjalanan mereka masih panjang. Ia khawatir publik Cirebon menjadi resah jika konflik terus dipelihara.
Ia menyebut, publik sempat berharap banyak setelah keduanya dilantik. Program pembangunan sudah mulai berjalan. Jalan-jalan diperbaiki. Kawasan Stadion Bima ditata. Fasilitas publik mulai berbenah. “Sayang sekali kalau kemajuan ini berhenti gara-gara persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan,” jelas Manap.
Ia mengingatkan, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan jika keretakan ini terus berlanjut. Pembangunan bisa tersendat. Program-program bisa tertunda. “Kepemimpinan harus kompak. Itu kuncinya,” tegasnya.
Manap juga menyinggung posisi Farida sebagai wakil wali kota yang tak bisa dipisahkan dari pemerintahan. Meski yang dikabarkan melaporkan adalah suaminya, Farida tetap melekat dalam jabatan publik. “Nggak bisa lepas. Masyarakat pasti melihatnya sebagai satu kesatuan kepemimpinan,” jelasnya.
Baca Juga:Enam Tersangka Gedung Setda Kota Cirebon Diperiksa, Jaksa Temukan Alat Bukti BaruMundu Tak Gabung Cirebon Timur, Segera Musyawarah untuk Gabung Kota Cirebon
Menurutnya, suasana kondusif mutlak diperlukan agar pembangunan tidak terhambat. Ia meminta semua pihak meluruskan masalah. Termasuk memastikan kebenaran angka piutang Rp20 miliar yang disebut-sebut. “Kalau memang ada, selesaikan baik-baik. Kalau tidak ada, luruskan supaya publik paham,” katanya.