RADARCIREBON.ID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersinergi bersama DPR RI sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Kementerian PANRB menargetkan birokrasi yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat, serta reformasi birokrasi tematik yang menyelesaikan isu strategis.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/09/2025).
Baca Juga:Kurang Kelas, Siswa SDN 1 Cirebon Girang Belajar di Musala, Begini Kondisinya Musorkablub KONI Kabupaten Cirebon: Jigus Calon Tunggal, Sutardi Tempuh Jalur Hukum
Disampaikan bahwa program kerja Kementerian PANRB dirancang strategis dan selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, 17 Program Prioritas Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pada RPJPN menekankan tiga transformasi besar, meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola.
Kementerian PANRB berperan penting dalam transformasi tata kelola dengan menghadirkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Sedangkan pada RPJMN, mandat utama Kementerian PANRB yakni Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan.
Kemudian Program Prioritas Presiden nomor 3 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya RKP 2026 bertema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Kementerian PANRB mendukung melalui lima agenda utama, yakni penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi manajemen ASN, transformasi layanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintah digital.
“Dengan demikian, seluruh program Kementerian PANRB bukan hanya memenuhi target internal, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjadi pengungkit pencapaian Indonesia Emas 2045,” katanya, dilansir dari laman Kementerian PANRB.
Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menyampaikan bahwa pada tahun 2026 instansinya fokus pada 6 area utama, pertama penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja untuk birokrasi yang sinergis dan berdampak melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
Baca Juga:Enam Tersangka Gedung Setda Kota Cirebon Diperiksa, Jaksa Temukan Alat Bukti BaruMundu Tak Gabung Cirebon Timur, Segera Musyawarah untuk Gabung Kota Cirebon
Strategi 2026 diarahkan pada penerapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 pada instansi pemerintah, dan transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang terpadu berbasis shared outcome.
Fokus yang kedua penguatan kelembagaan yang agile dan proses bisnis terintegrasi, di mana Kementerian PANRB menargetkan struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur.