Strategi pada 2026 mencakup penyelarasan struktur dan tata kelola kelembagaan dengan program prioritas pemerintah dan prioritas pembangunan, dan transformasi sistem kerja birokrasi yang lebih agile dan kolaboratif.
Menteri Rini mengatakan pada fokus ketiga adalah transformasi manajemen ASN difokuskan untuk memastikan sistem merit berjalan efektif dan konsisten, serta manajemen talenta terstandar dan terkoordinasi secara nasional.
Strategi 2026 mencakup sinkronisasi kebijakan sistem merit ASN, transformasi manajemen ASN termasuk layanan digital ASN terpadu, dan penguatan kompetensi dan budaya digital ASN untuk mendukung transformasi digital.
Baca Juga:Kurang Kelas, Siswa SDN 1 Cirebon Girang Belajar di Musala, Begini Kondisinya Musorkablub KONI Kabupaten Cirebon: Jigus Calon Tunggal, Sutardi Tempuh Jalur Hukum
Selanjutnya pada fokus keempat adalah transformasi layanan publik diarahkan untuk menghadirkan layanan yang inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses.
Strategi 2026 meliputi layanan publik multikanal (omnichannel) meliputi pelayanan tatap muka, pelayanan jemput bola, pelayanan mandiri, dan pelayanan digital.
Kemudian penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik, dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
Dikatakan untuk fokus kelima adalah penguatan tata kelola pemerintah digital diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta memastikan transformasi digital antarinstansi berjalan terpadu.
Strategi 2026 meliputi integrasi layanan publik dan administrasi pemerintahan melalui Portal Nasional, dan penerapan arsitektur dan manajemen layanan digital prioritas di instansi pemerintah.
Sementara fokus keenam adalah dukungan manajemen untuk memperkuat kapabilitas organisasi Kementerian PANRB.
Strategi 2026 fokus penguatan peran strategis Kementerian PANRB sebagai sandbox, living lab, dan role model birokrasi nasional. Kemudian penguatan tata kelola manajemen internal Kementerian PANRB, dan penguatan audit internal dan fungsi APIP sebagai penjaga akuntabilitas.
Baca Juga:Enam Tersangka Gedung Setda Kota Cirebon Diperiksa, Jaksa Temukan Alat Bukti BaruMundu Tak Gabung Cirebon Timur, Segera Musyawarah untuk Gabung Kota Cirebon
“Dukungan dari Komisi II DPR RI diharapkan agar program prioritas Kementerian PANRB terlaksana optimal dan mendukung pencapaian target RPJMN dan Program Prioritas Presiden. Segala masukan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih profesional, dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucapnya. (byu)