Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menempuh langkah pemulihan korban sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terkait kasus keracunan makanan dalam program MBG di sejumlah daerah.
Dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah segera merespons dengan memberikan penanganan cepat bagi para penerima manfaat yang terdampak, bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” katanya.
Baca Juga:Insan Transportasi Harus Perkuat Inovasi dan PelayananGencarkan Sosialisasi Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih
Menurut Prasetyo, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan. Sebagai bagian dari langkah perbaikan, BGN menargetkan zero incident dengan melakukan pembenahan dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri yang akrab disapa Pras juga mengatakan bakal memberikan sanksi kepada SPPG yang lalai saat membuat menu MBG. “Harus (diberikan sanksi). Sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP. Tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” lanjutnya, dilansir dari JPNN (Radar Cirebon Group).
Menurut dia, meski sanksi diberikan kepada SPPG, dipastikan tidak akan mengganggu para penerima manfaat MBG. “Sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG,” kata dia.
Politikus Partai Gerindra itu yakin pemberian MBG adalah keputusan terbaik yang kini diterapkan pemerintah. Pras menuturkan belum ada wacana untuk mengganti MBG dengan uang tunai. “Konsep yang sekarang dijalankan BGN itu lah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN, itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan,” tuturnya. (je/ant/mcr4/jpnn/rc)