RADARCIREBON.ID -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon resmi menutup Tahun Sidang 2024-2025 sekaligus membuka Tahun Sidang 2025-2026 melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD, kemarin.
Sidang tersebut juga menetapkan Rencana Kerja DPRD tahun 2026, dengan isu penguatan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj Nana Kencanawati SPd bersama Wakil Ketua HR Hasan Basori SE MSi.
Baca Juga:Ketua DPRD Cirebon Prihatin, Desak Polisi Usut Kasus Pelecehan Seksual Anak oleh Oknum GuruBKPSDM Cirebon Siapkan Sanksi Pemecatan bagi Oknum Guru Terduga Pelecehan Seksual Anak SD
Hasan Basori menegaskan, DPRD telah mencermati Rancangan APBD 2026 yang diajukan Pemda.
Dari hasil telaah awal, pihaknya menilai pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun sosial, harus menjadi agenda prioritas.
“Yang paling mendesak adalah penguatan infrastruktur, termasuk penunjang sektor kesehatan. Ada kebutuhan nyata yang harus segera dijawab,” kata RHB sapaan akrabnya.
Menurutnya, pembangunan perlu diarahkan pada program yang fokus dan berdampak nyata, bukan sekadar membagi anggaran secara merata tanpa arah jelas.
DPRD, kata dia, mendorong pendekatan tematik agar penyelesaian masalah lebih tajam dan efektif.
“Contoh paling sederhana, perbaikan jalan. Jangan hanya setengah-setengah, tapi harus tuntas di titik strategis. Karena itu, percepatan pembangunan jadi hal mutlak,” terangnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup pelayanan dasar masyarakat seperti fasilitas kesehatan, sanitasi, hingga sarana pendidikan.
Baca Juga:Alysha Syakira, Siswi SMPIT Sabilul Huda Lolos ke Final OSN NasionalDLH Cirebon Akui Gagal Kembangkan Hutan Kota Sumber karena Efisiensi Anggaran
“Jangan sampai infrastruktur hanya jadi jargon, tapi tidak menyentuh langsung kebutuhan warga,” katanya.
Sementara itu, pembukaan Tahun Sidang 2025-2026 juga menjadi momentum evaluasi kinerja DPRD selama satu tahun ke belakang.
Wakil Ketua Hj Nana Kencanawati menyampaikan bahwa tahun politik 2024 yang padat tak menyurutkan produktivitas lembaga legislatif.
“Meski diwarnai agenda Pilkada, DPRD tetap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal. Kedepan, kami berharap bisa lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat,” tuturnya.
Rapat Paripurna ini menandai awal dari babak baru kinerja DPRD yang lebih strategis dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Cirebon.
Tahun 2026 dipandang sebagai tahun krusial untuk merealisasikan berbagai janji pembangunan. Terutama di sektor infrastruktur yang selama ini kerap menjadi keluhan warga. (sam)