JAKARTA-Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, bantuan sosial (bansos) bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju kemandirian masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu, saat menerima audiensi empat kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, para Staf Khusus Menteri, serta kepala daerah yang terdiri dari Walikota Kupang Christian Widodo, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita, dan Bupati Grobogan Setyo Hadi.
Baca Juga:Jalan Usaha Tani di Cirebon Girang Kini MulusMWCNU Kertasemaya Indramayu Gelar Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa
Gus Ipul menjelaskan, arah kebijakan Kementerian Sosial berpegang pada tiga mandat Presiden Prabowo Subianto, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bansos.
“Basis kita harus sama, yaitu DTSEN. Kuncinya ada di bupati, walikota, dan dinas sosial. Saya minta pelajari model bisnis DTSEN supaya kerja pusat dan daerah bisa sejalan,” tegas Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat meningkatkan taraf hidupnya.
“Bansos hanya awal. Setelah itu harus ada pemberdayaan. Saya minta daerah mempelajari model-model pemberdayaan sesuai potensi lokal. KPM ini harus naik desil, dari desil 1 ke desil 2, desil 2 ke desil 3, dan seterusnya,” ujarnya.
Sebagai contoh, Kemensos sebelumnya telah mengembangkan ekspor produk kerajinan anyaman dari desa binaan ke Amerika Serikat.
Menurutnya, model seperti ini bisa direplikasi daerah lain sehingga keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan konsep Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo yang dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu.
Baca Juga:DPMD Tegaskan, Posyandu Jadi Ujung Tombak Pelayanan Dasar MasyarakatJalan Desa Rampung Dicor Beton, Warga Kaplongan Indramayu Gelar Doa Bersama
“Sekolah Rakyat ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan. Anak bersekolah gratis, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, keluarga masuk keanggotaan koperasi, hingga mendapat jaminan sosial. Semuanya satu paket,” jelasnya.
Para kepala daerah yang hadir menyatakan kesiapan mendukung program tersebut, termasuk penyediaan lahan dan berkas administrasi pembangunan.
Mereka juga mengusulkan tambahan kuota PBI Jaminan Kesehatan untuk daerah masing-masing.