RADARCIREBON.ID -DPRD Kabupaten Cirebon serius memperjuangkan nasib nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
Komitmen itu terungkap dalam ekspose pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Nana Kencanawati SPd menjelaskan, penyusunan regulasi harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat pesisir, bukan sekadar memenuhi aspek hukum.
Baca Juga:SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Borong Juara Tingkat NasionalDKM Masjid Sayyidin Panatagama Gelar Pengajian Ibu-ibu
“Dengan ekspose ini, kami ingin memastikan Raperda yang disusun tidak hanya lengkap secara regulasi, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi nelayan,” tegas Nana.
Raperda tersebut dirancang memuat sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari edukasi dan digitalisasi nelayan, penyediaan infrastruktur penunjang seperti gudang beku dan SPBU khusus nelayan, hingga kepastian usaha dan jaminan harga hasil tangkapan.
Tak kalah penting, DPRD juga mendorong penguatan kelembagaan kelompok nelayan yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.
Dengan dukungan regulasi, kelompok nelayan diharapkan mampu menjadi motor penggerak sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Cirebon.
“Kedepan, Cirebon diharapkan bisa menjadi salah satu daerah yang terlibat dalam pengembangan KNMP. Ini peluang besar untuk nelayan lokal,” ungkapnya.
Nana menargetkan, pembahasan Raperda ini dapat rampung dalam waktu dekat. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan segera menjadi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di wilayah Cirebon.
Sementara itu, Akademisi Universitas Gunung Jati (UGJ), Muhammad Taufik, memberikan pandangan akademis terhadap substansi Raperda.
Baca Juga:Pemerintah Pastikan MBG Tetap Berjalan, Fokus Evaluasi dan Peningkatan Kualitas GiziKecamatan Pekalipan Hattrick Juara Umum MTQ Kota Cirebon
Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan pembangunan nasional, serta perlunya data akurat sebagai fondasi utama.
“Inventarisasi data nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa data yang jelas, sulit menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Taufik juga menyoroti kebutuhan akses teknologi digital, pelatihan berkelanjutan, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar nelayan bisa lebih mandiri secara ekonomi. (sam)