INDRAMAYU — Warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu meluapkan keprihatinan mereka terhadap bencana banjir rob yang terus menggenangi wilayah pemukiman.
Dalam upaya meminta perhatian, mereka mengirimkan surat terbuka kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Menteri PUPR dan Kepala BNPB.
Surat yang dikirim melalui layanan kilat tersebut berisi harapan warga agar penderitaan panjang akibat banjir rob, yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, segera mendapat solusi konkret dari pemerintah.
Baca Juga:Ketua DPR Dukung Reformasi Menyeluruh di Tubuh PolriPeringati HTN, Ratusan Petani di Indramayu Turun ke Jalan Sampaikan 5 Tuntutan
Ketua Aliansi Warga Eretan Wetan Bersatu, Supriyanto mengatakan bahwa banjir rob hampir setiap hari merendam seluruh bagian desa, yang dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa.
“Desa ini bukan sekadar titik di peta. Ini adalah rumah bagi ribuan warga, dan sampai hari ini kami masih hidup dalam genangan,” ujarnya, saat ditemui pada Kamis, 25 September 2025.
Ia menambahkan, Desa Eretan Wetan juga menyimpan nilai sejarah penting sebagai salah satu lokasi pendaratan tentara Jepang saat Perang Dunia II pada 1 Maret 1942.
“Sayangnya, warisan sejarah itu kini dibayangi oleh penderitaan karena air rob yang tak kunjung tertanggulangi,” jelasnya.
Menurut Supriyanto, dari sekitar 3.700 rumah yang ada, hampir seluruhnya terdampak rob. Setiap kali air pasang datang, dinding rumah warga menjadi penahan air darurat dan lantai berubah menjadi kolam.
Banjir yang terjadi, jelasnya, bukan berasal dari laut, melainkan akibat luapan sungai yang mengelilingi desa.
Ia menilai, solusi paling efektif adalah pembangunan tanggul isolasi sepanjang 6,5 kilometer.
Baca Juga:HUT Ke-80 PMI, Torehkan Banyak Prestasi, Beri Apresiasi untuk Pahlawan KemanusiaanPanpilwu Mulai Dibentuk di Kecamatan Kandanghaur untuk Persiapkan Pilwu Serentak 2025
“Sudah puluhan tahun kami bersuara dan meminta. Namun hingga kini belum ada penanganan permanen. Kami berharap keluhan kami tidak hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti,” tegasnya.
Warga juga mengkritisi rencana Pemerintah Kabupaten Indramayu yang akan membangun tanggul manual sepanjang 1 kilometer di bagian timur desa.
Meski pengerjaan dijadwalkan dimulai awal Oktober 2025, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan.
Lebih lanjut Supriyanto menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana relokasi warga melalui pembangunan 900 unit rumah oleh Pemkab Indramayu.