Realiasi Baru 52 Persen, Camat Weru Bentuk Tim Khusus untuk Genjot Penerimaan PBB

menggenjot penerimaan PBB
EVALUASI: Pemerintah Kecamatan Weru menggelar rapat evaluasi bersama para kuwu dan perangkat desa se-Kecamatan Weru untuk menggenjot penerimaan PBB, kemarin. FOTO : SAMSUL HUDA/RADAR CIREBONĀ 
0 Komentar

CIREBON-Pemerintah Kecamatan Weru berupaya mengejar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025. Untuk memastikan capaian tersebut, kecamatan menggelar rapat evaluasi bersama para kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Weru, Jumat (3/10).

Camat Weru, Hevazi Aldahari menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk memetakan kendala dan mencari solusi atas rendahnya penerimaan PBB dalam beberapa bulan terakhir.

Hingga awal Oktober ini, realisasi PBB Kecamatan Weru baru mencapai sekitar 52 persen.

Baca Juga:Penuh Haru dan Inspirasi, Peluncuran Buku 'Spiritabilitas' Karya Difabel Muhammad Dewana FahrizalPormas Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Digelar, Ini Cabang Olahraga Yang Dipertandingkan

“Evaluasi ini kami lakukan agar tahu di mana letak kendalanya. Harapan kami, pada Oktober ini minimal capaian bisa meningkat hingga 80 persen,” ujar pria yang akrab disapa Alda itu, kepada Radar Cirebon.

Menurutnya, hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah banyaknya pemilik rumah di kawasan perumahan yang sulit ditemui, sehingga proses penagihan PBB berjalan lambat.

“Laporan dari desa menyebutkan banyak wajib pajak, terutama di perumahan, yang tidak bisa ditemui. Tapi itu baru laporan, jadi kami akan cek langsung ke lapangan untuk memastikan faktanya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak kecamatan membentuk tim khusus yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Trantib, dan Kasi Pembangunan. Tim tersebut akan turun langsung ke setiap desa mulai Selasa hingga Jumat pekan depan, untuk melakukan pengecekan acak (random sampling) terhadap data wajib pajak.

“Kami akan turun dari rumah ke rumah, satu desa sekitar tiga sampai empat rumah akan kami periksa. Kalau ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan penagihan, kami akan panggil kolektor terkait dan meminta perbaikan. Itu bagian dari tanggung jawab mereka,” katanya.

Selain itu, pihak kecamatan juga memberikan instruksi tegas kepada para kepala desa untuk menegur perangkat yang capaian PBB-nya masih rendah.

Sebaliknya, bagi desa atau kolektor yang berhasil mencapai target, akan diberikan reward sebagai bentuk apresiasi.

Baca Juga:Kholis, Pemuda Asal Krasak Mengolah Bambu Jadi Miniatur Perahu Bernilai JualDoakan Kelancaran Operasional, Perwira Kilang Balongan Santuni Anak Yatim

Alda menargetkan, penerimaan PBB Kecamatan Weru dapat mencapai minimal 90 persen hingga akhir tahun.

“Kami realistis, karena memang masih ada tanah-tanah kapling yang status kepemilikannya tidak jelas hingga puluhan tahun. Tapi target minimalnya 80–90 persen harus tercapai,” pungkasnya. (sam)

0 Komentar