Ia menilai, peningkatan belanja barang dan jasa, gedung, bangunan, serta modal peralatan dan mesin harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Fraksi PKB menekankan agar APBD 2026 menjadi rantai perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. APBD harus mampu memperkuat ketahanan masyarakat, memperluas pemerataan ekonomi, memperbaiki infrastruktur yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Kami menekankan pentingnya prinsip maslahah, sadd al-dzariah, dan urf dalam kebijakan daerah, agar pembangunan berjalan adil, inklusif, dan harmonis dengan nilai-nilai keislaman,” tegasnya.
Baca Juga:Kuningan Kirim Kontingen di Porsenitas dan Pornas 2025Kejari Kuningan Geledah Rumah Tersangka Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Bank BUMD
Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung langkah strategis pemerintah daerah sejauh tetap berpihak pada kemaslahatan umum.
“Setiap kebijakan harus selaras dengan kepentingan masyarakat luas mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan UMKM, pembukaan lapangan kerja, hingga kemudahan investasi. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dihindarkan,” pungkasnya. (ags)