RADARCIREBON.ID – Tahun 2026 akan menjadi masa penuh tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Pasalnya, pemerintah pusat akan menghentikan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp255 miliar, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.
Walikota Cirebon Effendi Edo mengatakan, penghentian dana TKD tidak hanya terjadi di Kota Cirebon, tetapi juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
Baca Juga:Kesadaran, Bukan Paksaan, Bupati Eman soal Gerakan Rereongan Poe IbuPemkab dan Polresta Cirebon Bersinergi Tanam Jagung untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Meski begitu, besarnya nilai TKD yang hilang membuat Pemkot harus berpikir keras untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
“Kalau tidak ada pemangkasan dari beberapa pos, anggaran kita tidak akan cukup. Setelah dihitung kembali, memang harus ada efisiensi besar-besaran. Yang penting, roda pemerintahan bisa tetap berjalan,” ujar Edo.
Salah satu pos yang kemungkinan besar akan dipangkas adalah tunjangan kinerja pegawai (Tukin).
Selain itu, anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial juga akan dikurangi secara signifikan.
“Nanti akan kita lihat lagi, tapi memang tidak ada pilihan lain. Tahun depan harus dilakukan efisiensi,” tambahnya.
Meski harus memangkas sejumlah anggaran, Edo menegaskan bahwa program prioritas Pemkot akan tetap dipertahankan.
Beberapa di antaranya adalah pemeliharaan jalan dan drainase yang dinilai penting untuk menjaga infrastruktur kota agar tetap berfungsi optimal.
Baca Juga:PLN Berikan Bantuan Pendidikan untuk PAUD 77 Pembina Pramuka Ikuti Kursus Mahir Tingkat Dasar
“Kita harus konsisten. Jangan sampai bisa membangun, tapi tidak bisa memelihara. Karena itu, program prioritas tetap kita anggarkan di 2026, meskipun dengan jumlah terbatas,” jelasnya.
Penghentian dana TKD juga mendorong Pemkot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah kompensasi.
Edo menegaskan, peningkatan PAD akan dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat.
“Kami terus menghitung dan mencari strategi untuk meningkatkan PAD tanpa membebankan masyarakat. Kami akan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembahasan lebih detail terkait sektor PAD yang akan dimaksimalkan masih dilakukan bersama Tim Percepatan Anggaran Daerah (TPAD).
“Pembahasan masih berjalan. TPAD akan menentukan sektor mana yang bisa kita genjot untuk memaksimalkan PAD,” pungkas Edo. (cep)