RADARCIREBON.ID – Rencana kegiatan normalisasi Sungai Sukalila masih terus dibahas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung (Cimancis).
Selain persoalan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di bantaran sungai, muncul masalah lain yang kini menjadi perhatian serius pemerintah, yakni penentuan lokasi pembuangan lumpur hasil pengerukan.
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya dumping area atau lahan pembuangan lumpur dan sampah hasil normalisasi.
Baca Juga:Perizinan di Provinsi Jabar, Target Pajak Galian Tipe C di Kabupaten Cirebon Kurang OptimalCIMB Niaga Syariah Beri Beasiswa Rp50 Juta
Volume lumpur di Sungai Sukalila diketahui sangat besar, sementara lahan kosong di wilayah Kota Cirebon terbatas. Akibatnya, hingga kini Pemkot masih mencari lokasi yang tepat untuk menampung material hasil pengerukan tersebut.
Walikota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BBWS Cimancis terkait pelaksanaan program normalisasi yang dijadwalkan pada tahun 2025.
Saat ini, Pemkot masih fokus mencari lahan pembuangan.
“Untuk dumping area-nya masih kita cari. Lumpur di Sungai Sukalila itu cukup banyak, jadi kita harus menemukan lahan yang benar-benar cocok untuk pembuangannya,” ujar Edo kepada Radar Cirebon.
Ia menambahkan, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek ini. “Kesulitannya karena lahan di Kota Cirebon sudah hampir tidak ada lagi. Jadi kami masih mencarikan lokasi yang sesuai untuk pembuangan lumpurnya,” tandas Edo.
Selain masalah lahan pembuangan, pemkot juga menghadapi tantangan lain berupa keberadaan ratusan PKL di sepanjang bantaran Sungai Sukalila.
Melalui Satpol PP, Pemkot telah melakukan pendataan dan penataan terhadap 242 lapak PKL yang tersebar di empat titik lokasi.
Pertama, Jalan Sukalila Selatan: 66 lapak (42 lapak figura, 11 lapak sepatu, 4 pangkas rambut, dan 9 penjahit).
Kedua, Jalan Sukalila Utara: 81 lapak, termasuk satu bangunan masjid.
Baca Juga:Bangga! Atlet Asal Beber Harumkan Nama Cirebon di Popda Jabar, Satu Lolos ke Popnas 2025Ketua Dewan Pakar Pertanian Kritisi Praktik Sewa Lahan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Cirebon
Ketiga, Jalan Kalibaru Utara: 58 lapak (47 lapak tanaman hias, 10 lapak dagangan umum, dan 1 bangunan TPS).
Keempat, Jalan Kalibaru Selatan: 37 lapak (3 lapak barang bekas/furnitur dan 34 lapak lainnya).
Edo menyebut, seluruh PKL tersebut akan direlokasi ke Pasar Pagi.
“PKL-nya nanti akan kita alokasikan ke Pasar Pagi. Sepertinya cukup di sana saja,” ujarnya.