“Kami akan fokus pada penguatan business model retribusi jasa usaha melalui pemanfaatan aset yang lebih agresif serta mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait dana transfer,” paparnya.
Kenaikan signifikan pada pos retribusi daerah, lanjutnya, bukan berasal dari kenaikan tarif, tetapi dari reklasifikasi pendapatan layanan kesehatan BLUD (RSUD 45, RSU Linggarjati, dan Puskesmas) sebesar Rp190,72 miliar, sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Dalam alokasi belanja, Pemda Kuningan menunjukkan keberpihakan nyata pada sektor strategis. Sektor kesehatan mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp490,23 miliar, sementara Program Beasiswa Santri disiapkan sebesar Rp1,25 miliar bagi 1.250 penerima.
Baca Juga:Pemkab Kuningan Komitmen Beri Pelatihan bagi Penjamah Pangan di SPPG Pemkab Kuningan dan Bank BTN Perkuat Kerja Sama untuk Dorong Inklusi Keuangan
Untuk pembangunan infrastruktur, anggaran Rp15,51 miliar dialokasikan guna melanjutkan pembebasan lahan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), serta Rp24,88 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.
“Jalan yang mulus tidak akan berarti banyak jika masih ada anak-anak yang putus sekolah. Pembangunan harus menyentuh hati dan kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Selain itu, pemda juga menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menekan angka kemiskinan, seperti Gema Sadulur (bantuan sosial dan bursa kerja), Jawara Tani (pertanian), Nata Daya (penataan pusat ekonomi), dan Pasar Raya (pemberdayaan UMKM).
Melalui program ini, pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 6,76% pada 2026, melanjutkan tren positif dari 9,49% turun menjadi 7,78%. (ags)