RADARCIREBON.ID -Seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan reses masa sidang tahun 2025.
Agenda rutin yang digelar sejak tanggal 13 hingga 18 Oktober 2025 itu menjadi sarana bagi para wakil rakyat untuk turun langsung ke masyarakat.
Menyerap berbagai aspirasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Baca Juga:Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025Pesantren Penjaga Benteng Moral Bangsa
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH mengatakan, reses merupakan bagian penting dari fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPRD.
Melalui kegiatan ini, setiap anggota dewan dapat mendengarkan langsung kebutuhan warga dan menampung berbagai masukan yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Reses menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam rencana pembangunan Kabupaten Cirebon,” ujar Sophi.
Menurutnya, seluruh anggota DPRD melaksanakan reses di masing-masing daerah pemilihan selama sepekan.
Beragam persoalan muncul dari hasil dialog bersama masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan dan pendidikan, pengentasan pengangguran, hingga peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Sejumlah anggota DPRD juga menerima aspirasi dari para konstituennya seperti keluhan terkait akses BPJS Kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan pengelolaan sampah, irigasi, pupuk, serta obat-obatan pertanian dan persoalan lainnya yang menjadi persoalan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di wilayah Kecamatan Mundu.
Baca Juga:Polisi Bekuk “Bang Jago”, Terlibat Kekerasan dan Perusakan di Jl KaranggetasMenteri Keuangan Ganti, Pencairan Dana Desa di Cirebon Mandek? Ini Penjelasan Ketua FKKC
Dalam kegiatan tersebut, tiga persoalan utama menjadi sorotan warga, yakni perbaikan jalan di Perumahan Bestari, pelayanan BPJS Kesehatan, serta ketahanan pangan masyarakat.
Ia menegaskan, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar warga yang akan ia perjuangkan melalui pembahasan di DPRD.
“Jalan lingkungan adalah akses utama warga untuk beraktivitas. Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait agar perbaikan bisa segera diakomodasi dalam anggaran,” kata Cakra.
Selain itu, keluhan warga terkait persoalan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait data kepesertaan dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Beberapa warga mengaku masih menemui kendala saat melakukan aktivasi maupun perubahan data kepesertaan.