RADARCIREBON.ID -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menegaskan komitmennya agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam pendataan penerima bantuan.
Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman mengatakan, Pemkab Cirebon telah menggelar rapat koordinasi (rakor) pemanfaatan DTSEN dan bantuan sosial tahun 2025.
Baca Juga:Sukseskan Program Presiden Prabowo, George Edwin Sugiharto Gelar Pemeriksaan Kesehatan GratisPerbaikan Gedung Kesenian Cirebon Butuh Rp18 Miliar, Dikenakan Retribusi, Harusnya Bangunan Layak
“Rakor ini sebagai langkah konkret agar penyaluran bantuan di Kabupaten Cirebon lebih akurat dan tidak tumpang tindih. Kami bersinergi dengan pemerintah pusat melalui DTSEN ini,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Jigus itu menjelaskan, DTSEN merupakan hasil penggabungan dari beberapa sumber data, antara lain Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan data P3E.
Dengan penggabungan tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih terarah dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“DTSEN ini penting untuk meminimalkan tumpang tindih penerima bantuan. Kami ingin memastikan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan berbagai jenis bansos lainnya, jatuh ke tangan yang tepat,” tegas Jigus.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang “bermain-main” dalam pengelolaan data DTSEN. “Kami akan bertindak tegas. Data ini harus dijaga integritasnya karena menyangkut hak masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Jigus, Pemkab Cirebon akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan sosial.
“Masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik diharapkan tidak lagi menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga:QRIS Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM di Jalan Moh Toha Kota Cirebon,Miris! Kondisi SMP Cokroaminito Cirebon, Ruang Kelas dan Musala Sudah Lama Rusak
Dengan langkah ini, Jigus berharap, distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, adil, dan transparan. (den)