RADARCIREBON.ID -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Langkah itu diwujudkan melalui deklarasi sepuluh Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang digelar serentak di beberapa wilayah rawan bencana.
Asisten Pemerintahan Setda Drs H Mochamad Syafrudin menyatakan, deklarasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak awal penerapan sistem mitigasi dan penanganan bencana berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat kecamatan.
Baca Juga:Sukseskan Program Presiden Prabowo, George Edwin Sugiharto Gelar Pemeriksaan Kesehatan GratisPerbaikan Gedung Kesenian Cirebon Butuh Rp18 Miliar, Dikenakan Retribusi, Harusnya Bangunan Layak
“Setelah deklarasi, tidak boleh lagi ada penanganan bencana yang dilakukan secara terburu-buru. Semua harus berdasarkan SOP yang telah disepakati antara kecamatan dan forum kebencanaan,” ujarnya.
Syafrudin menjelaskan, mitigasi dan perencanaan yang matang menjadi kunci dalam menekan risiko bencana, terutama di wilayah dengan potensi tinggi seperti banjir, longsor, rob, dan puting beliung.
Beberapa titik rawan di antaranya Kecamatan Waled, Karangwareng, Tengah Tani, dan Panguragan yang sering terdampak banjir, serta Greged dan Dukupuntang yang rawan longsor.
“Bencana di Cirebon bukan hanya akibat air kiriman dari wilayah atas, tetapi juga faktor lokal seperti rob di Ambulu yang hampir setiap hari mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Program Kencana, lanjutnya, merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan yang wajib dilaksanakan setiap daerah. Pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan capaian SPM setiap tahun.
“Kebencanaan kini bukan lagi urusan tambahan, tetapi sudah menjadi indikator pelayanan wajib daerah,” tegas Syafrudin.
Dari sisi anggaran, Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Ikin Asikin menyebut tahun 2026 terjadi efisiensi besar dalam program kebencanaan.
Baca Juga:QRIS Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM di Jalan Moh Toha Kota Cirebon,Miris! Kondisi SMP Cokroaminito Cirebon, Ruang Kelas dan Musala Sudah Lama Rusak
Dari rencana awal sekitar Rp5,6 miliar, dilakukan efisiensi menjadi Rp3,2 miliar, tanpa mengurangi kualitas layanan.
Namun, Ikin mengakui, sarana dan prasarana kebencanaan masih terbatas. Ketersediaan perahu, pompa air, hingga logistik darurat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPBD.
Ia menambahkan, idealnya alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar dibutuhkan untuk memperkuat program kebencanaan, mencakup pelatihan mitigasi, simulasi bencana, pembentukan relawan, serta penataan sistem pengendalian air di wilayah banjir dan rob.
Selain itu, BPBD juga terus berupaya menekan dampak sosial ekonomi akibat bencana yang terjadi hampir setiap tahun. Fenomena rob di Ambulu, Losari, misalnya, telah menurunkan aktivitas ekonomi warga secara signifikan.