Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon Hediyana Yusuf menilai kebijakan pemprov menanggung biaya tunggakan ijazah sebagai langkah positif. Namun terkesan tergesa-gesa. Lantaran belum adanya pos anggaran khusus di APBD.Oleh karena itu, Hediyana menilai, perlunya Pemprov Jabar menata ulang realisasi kebijakan tersebut. Dimulai dari mendata jumlah lulusan, biaya tunggakan hingga memastikan pos anggaran penggantian tunggakan tersebut.
“Solusinya bagus. Hanya saja apakah sudah menyiapkan dana untuk APBD. Sebaiknya APBD itu disiapkan dulu untuk menebus tunggakan ijazah,” jelas Hediyana kepada Rakyat Cirebon, Selasa (28/10/2025).
Idealnya, kata Hediyana, Pemprov Jabar melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) wilayah masing-masing menyetorkan data ke Gubernur KDM. Kemudian dihitung kebutuhan dananya, lalu eksekusi. “Jangan ramai dulu baru kebijakannya disusun,” tambah Hediyana.
Baca Juga:Kejari Serahkan Rp3,5 M ke Bank Cirebon, Hasil Penyelamatan Kasus Kredit MacetWalikota: DPRD Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan
Pasalnya, realisasi tebus ijazah termin pertama pada pertengahan 2025 lalu, dana yang digunakan berasal dari BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal). Padahal selama ini, BPMU dikucurkan ke sekolah untuk keperluan penunjang pendidikan lain, bukan tebus ijazah.
Hal ini membuat sekolah-sekolah swasta di Kota Cirebon murung. Sebagian bahkan memilih pasrah lantaran pesimis biaya tunggakan ijazah bakal diganti sepenuhnya tanpa memangkas pos lain.
“Datanya ada di berbagai sekolah. Seandainya kebijakan ini disusun secara matang, maka tidak ada yang sulit kalau sudah masuk di APBD, tinggal disahkan. Pertanyaannya, apakah KDM sudah menyiapkan APBD?” kata Hediyana.
Sebab, selama ini sekolah-sekolah swasta memang mengandalkan pendapatan dari tarif yang dikenakan kepada siswa, termasuk biaya penerbitan ijazah. “Nah, kita juga meminta data ada berapa SMA sekolah yang merasa ijazahnya belum dibayarkan,” pungkas Hediyana Yusuf. (abd/wan)