RADARCIREBON.ID- SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi di Kabupaten Cirebon sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlahnya ada 51 SPPG.
Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni. “Alhamdulillah dari awalnya ada 48 yang beroperasi dan punya SLHS, sekarang tambah tiga. Jadi sudah 51 SPPG di Kabupaten Cirebon yang sudah beroperasi dan memiliki SLHS,” kata Eni, kemarin.
Ketentuan dari BGN, lanjut Eni, 31 Oktober 2025 semua SPPG di Kabupaten Cirebon sudah memiliki SLHS. “Alhamdulillah sudah semua (sesuai yang sudah beroperasi, red). Selanjutnya akan kita laporkan ke pimpinan dan diteruskan ke BGN,” terang Eni.
Baca Juga:Daerah Sepenting Cirebon Mesti Punya Museum yang MemadaiKesan Hamdan Selama Jadi Kajari Kota Cirebon, Kini Digantikan Alamsyah
Ia menegaskan pihaknya siap apabila ada SPPG yang akan beroperasi dan akan menempuh SLHS, pasti akan dilayani. Kabupaten Cirebon sendiri ditargetkan ada 175 titik SPPG. “Jadi kalau ada penambahan SPPG, untuk pengajuan SLHS kita siap,” tandas Eni.
Sebelumnya, pada keterangan pers awal Oktober, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan lebih dari 11.000 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Meski jumlahnya terus meningkat, BGN menegaskan komitmennya untuk menjamin seluruh dapur gizi memenuhi standar keamanan dan kelayakan melalui Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, SLHS menjadi syarat mutlak agar setiap dapur gizi bisa beroperasi. Langkah tersebut diambil untuk memastikan makanan yang disajikan aman, higienis, dan bergizi bagi jutaan penerima manfaat program, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami tidak ingin main-main dalam urusan ini. Keselamatan anak lebih utama dari sertifikat di atas kertas. Kami pastikan setiap dapur gizi yang beroperasi sudah melalui inspeksi dan dinilai layak oleh Dinas Kesehatan,” tegas Dadan di Jakarta, awal Oktober 2025.
Pada awal Oktober itu, baru sekitar 1 hingga 2 persen dapur gizi yang sudah memiliki SLHS penuh, sementara sisanya sedang dalam proses penilaian dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan daerah. Setiap minggu, jumlah dapur bersertifikat terus bertambah seiring intensifnya koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah.