Menurutnya, pengurangan TKD ini berpengaruh pada beberapa komponen. Yakni, TPP, honor, belanja jasa, belanja modal dan lain-lainnya. “Kalau gaji pegawai sih tidak berpengaruh, karena per 1 Januari pusat pasti sudah transfer. Tapi besar kemungkinannya TPP yang berkurang,” ucapnya.
Yang pasti TKD DAU dan DBH yang utama diselamatkan atau yang menjadi prioritas rutin adalah gaji pegawai, listrik, air (PDAM). “Setelah itu ada tahapan lainnya yang nanti harus dirapatkan. Pengurangan TKD kita ambil positifnya saja,” tuturnya. Perlu diketahui, di tahun 2025 TKD Kabupaten Cirebon untuk DBH sebesar Rp81.586.264.000, sementara DAU Rp1.790.297.991.000.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan pihaknya telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD, camat, dan kasubag program guna membahas strategi menghadapi pengurangan TKD 2026.
Baca Juga:51 SPPG di Kabupaten Cirebon Sudah Kantongi SLHSKeluarga yang Terlunta-lunta di Aceh, Kembali Pulang ke Cirebon
“Kita sudah kumpulkan semuanya. Kesepakatannya, kegiatan seremonial, sosialisasi, sewa gedung, dan kegiatan lain yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dikurangi,” ujar Imron pada Jumat (31/10/2025).
Ia mengatakan langkah tersebut diambil agar TPP ASN tetap utuh dan tidak terdampak. “Kasihan kalau TPP dipotong. Jadi solusinya adalah memangkas kegiatan yang tidak mendesak di masing-masing SKPD,” tambahnya.
Besaran efisiensi, lanjut Imron, tergantung dari SKPD masing-masing. Tapi, jika dirata-rata di angka 70 persen. Sementara untuk kegiatan fisik seperti infrastruktur tetap aman. “Secara teknis besaran efesiensi anggaran ada di SKPD masing-masing,” jelas Imron.
Terpisah, Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setyawan SSi mengatakan pengurangan TKD berdampak besar bagi pemkab Cirebon. Kata Aan, semua dinas saat ini sedang menyesuaikan anggaran, kecuali infrastruktur tetap diprioritaskan. “Semua SKPD melakukan efisiensi, termasuk DPRD. Tapi kami tetap minta agar efisiensi jangan sampai membuat kegiatan dinas berhenti total. Kasihan,” katanya.
Aan menambahkan, pembahasan lebih lanjut terkait kondisi keuangan daerah akan dilakukan pertengahan November di badan anggaran DPRD bersama TAPD. Salah satu fokusnya adalah memastikan kebutuhan TPP ASN tetap terpenuhi.
“Kalau anggaran masih cukup, tentu TPP tidak akan dipotong. Tapi kalau ternyata masih kurang, kita akan lihat opsi lain. Yang jelas, kami dorong agar pemda terus berkoordinasi dengan SKPD agar efisiensi tidak merugikan,” imbuhnya.