“Snack sudah kita hilangkan di tahun 2026. Tunjangan perumahan berkurang Rp10 juta. Dari Rp 44 juta turun Rp34 juta. Terus kita juga menghilangkan kunjungan ke luar provinsi, studi banding ke luar provinsi, kecuali rapat konsultasi ke pemerintah pusat,” ungkap Ono di Cirebon, Rabu (29/10/2025).
Disinggung soal pengurangan Tukin ASN, Ono menyebutkan pihaknya tidak punya informasi valid terkait tunjangan ASN yang dikurangi. Akan tetapi ia menilai Tukin ASN menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Yang menjadi kewenangan daerah itu misalnya tukin. Itu yang sebenarnya bisa diatur lebih lanjut, sehingga benar-benar berbasis kinerja. Kinerjanya yang seperti apa, maka kinerja yang diefisiensikan. Tanpa mengurangi kualitas dari kerjanya itu sendiri,” tandasnya.
Baca Juga:51 SPPG di Kabupaten Cirebon Sudah Kantongi SLHSKeluarga yang Terlunta-lunta di Aceh, Kembali Pulang ke Cirebon
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menegaskan tidak akan memotong tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN pada 2026 meski kucuran Transfer ke Daerah (TKD) bakal terpangkas.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Rabu (29/10/2025). “Tidak ada (pemotongan tukin, red). Yang turun dana transfer bukan tunjangan kinerja. Tukin gak berubah,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa KDM itu juga menyampaikan rencana efisiensi. Efisiensi itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Salah satunya karena anjloknya kucuran dana transfer pusat. “Ditaksir penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” jelasnya.
Ia menguraikan, penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut, kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Tidak hanya itu, dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar, juga sirna. Termasuk DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun.
Buntut panjangnya adalah APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Karena itu, KDM bakal mengambil sejumlah langkah efisiensi. Namun pihaknya tak ingin mengurangi pembangunan infrastruktur. Sehingga pos anggaran lain yang akan dicukur.