Sementara terkait potensi kredit macet Bank BJB, Bank Cirebon hingga koperasi, menurut Fitrah, Banggar dan TAPD belum membicarakannya.
Untuk itu, lanjut Fitrah, perlunya komunikasi antara Walikota dengan Bank BJB, Bank Cirebon, dan koperasi. “Saran saya, walikota segera bertemu Bank BJB, Bank Cirebon dan koperasi untuk membahas persoalan ini.
Setidaknya mereka memberikan relaksasi kepada ASN dalam membayar kewajiban cicilannya,” saran Fitrah.
Baca Juga:51 SPPG di Kabupaten Cirebon Sudah Kantongi SLHSKeluarga yang Terlunta-lunta di Aceh, Kembali Pulang ke Cirebon
Fitrah juga menyampaikan, walaupun TKD tahun 2025 ke Kota Cirebon sebesar Rp924,25 miliar dan TKD tahun 2026 turun sebesar Rp699,78 miliar sehingga berkurang Rp225 miliar, namun jika jika dihitung secara keseluruhan alokasi anggaran pemerintah pusat ke daerah sebenarnya cukup besar.
“TKD memang berkurang, tapi pemerintah pusat mengalokasikan untuk kepentingan masyarakat di daerah cukup besar. Mulai dari program MBG, sekolah rakyat, bansos, bantuan pendidikan untuk siswa dan nilainya sangat besar,” pungkasnya. (abd/sep)