RADARCIREBON.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mendapat sorotan dari DPRD setempat. Hal itu menyusul adanya sejumlah laporan dugaan keracunan serta temuan makanan yang kurang higienis, bahkan ditemukan ulat dalam hidangan MBG.
Dugaan permasalahan tersebut diduga terjadi karena satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus melayani jumlah siswa yang cukup banyak, sehingga kinerja karyawan di lapangan tidak optimal.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Ashar Saputra, hadir dalam rapat kerja bersama DPRD Kota Cirebon di ruang Griya Sawala untuk memaparkan perkembangan program MBG.
Baca Juga:Kesehatan Jiwa Jadi Kunci Rehabilitasi dan Pemulihan Warga BinaanBakti Sosial untuk Veteran di TMP Kesenden
Ashar menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon terus menunjukkan peningkatan. Hingga kini, sudah terbentuk 20 SPPG dari total kebutuhan 35 SPPG di lima kecamatan.
“Pada awal 2025 sempat dianggap lambat karena hingga Juni baru ada dua SPPG. Namun saat ini sudah beroperasi 20 SPPG, dan 15 lainnya sedang dalam proses pembentukan,” jelas Ashar.
Ia merinci, Kecamatan Kejaksan memiliki dua dari enam dapur yang telah beroperasi dan melayani 6.694 siswa. Di Kecamatan Kesambi, tujuh dari sebelas dapur sudah beroperasi untuk melayani 24.236 siswa serta 2.063 penerima manfaat posyandu.
Selanjutnya, Kecamatan Harjamukti memiliki enam dari sebelas dapur yang sudah beroperasi, melayani 20.646 siswa dan 714 penerima manfaat posyandu. Sementara di Kecamatan Lemahwungkuk, empat dari lima dapur telah beroperasi dan melayani 11.233 siswa serta 253 penerima manfaat posyandu.
Untuk Kecamatan Pekalipan, satu dari dua dapur telah beroperasi, melayani 3.085 siswa dan 840 penerima manfaat posyandu.
“Wilayah Pekalipan memang paling sedikit karena bukan kawasan pendidikan. Ke depan, kami berencana membentuk dapur prototipe di Kalijaga yang akan dikelola langsung oleh BGN,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH, menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan aman bagi penerima manfaat. Ia menekankan agar program ini dapat mencapai target nihil kecelakaan (zero accident).
Baca Juga:Rekomendasi UMK 2026, Datanya dari BPS Provinsi Jawa BaratSekolah di Kota Cirebon Belum Siap Terima MBG, DPRD Kota Cirebon Minta BGN Lakukan Pendekatan
“Kami mendorong agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga mampu mencapai zero accident. Seluruh proses, mulai dari distribusi hingga penyajian, harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” tegas Fitrah.