Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemanfaatan bandara harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemudahan mobilitas masyarakat. “Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut,” imbuhnya.
Rp100 MILIAR DI 2026 MEMANTIK KONTROVERSI
Sementara itu, rencana penyertaan modal dari Pemprov Jabar ke BIJB Kertajati pada 2026 memantik kontroversi. Penyertaan modal yang rencananya Rp100 miliar itu saat langkah efisiensi anggaran yang tengah digemborkan Pemprov Jabar.
Selain itu, kinerja salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu kian memprihatinkan. BIJB belum pernah menyetorkan dividen sejak berdiri, bahkan cenderung merugi. Suntikan modal senilai Rp100 miliar itu kini masih dalam tahap pembahasan. Berbarengan dengan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang tengah bergulir di DPRD Jabar.
Baca Juga:Kolaborasi Lintas RS Kian Mudah dan Cair lewat GowesIrawan Wahyono Meninggal Dunia, Status Hukum pada Kasus Gedung Setda Gugur
Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat Deny Hermawan mengungkapkan sejumlah alasan terkait rencana suntikan modal itu. “Pertama adalah untuk pemenuhan regulasi. Ini terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” katanya kepada Jabar Ekspres (Radar Cirebon Group), baru-baru ini.
Deny melanjutkan, keperluan mendesak berikutnya untuk memastikan agar bandara yang ada di Kabupaten Majalengka itu tetap beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya butuh biaya operasional. Selain itu, penyertaan modal tersebut juga bakal diupayakan untuk pengembangan rute. “Ini agar penerbangan bisa rutin terjadwal,” katanya.
Berkaitan dengan penyertaan modal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM juga sempat merespons. Menurutnya, suntikan modal perlu dilakukan karena biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. “Kalau tidak disuntik (penyertaan modal, red) nanti mati listrik dan airnya. Masa mau dibiarkan itu menjadi tempat kelelawar,” cetusnya selepas paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
KDM melanjutkan, pihaknya juga terus berupaya agar bandara itu bisa bergeliat. “Kami juga sedang berupaya. Dengan pemerintah pusat juga. Namanya barang mewah ya pasti biaya pemeliharaannya mahal,” ujarnya.