RADARCIREBON.ID – Raperda Kota Cirebon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan eksekutif menuai kritik, salah satunya dari Fraksi Partai NasDem.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Andi Riyanto Lie menyoroti penyampaian draft pembahasan RAPBD 2026 yang dinilai terlalu mepet.
Kondisi tersebut membuat DPRD tidak memiliki waktu cukup untuk membahas anggaran secara detail di tiap komisi.
Baca Juga:Aston Cirebon Perkuat Komitmen Hijau lewat Program Keberlanjutan KreatifBaru Tiga Bulan Dibangun, Jembatan Gantung Jateng-Jabar Senilai Rp13,8 Miliar Ambrol
“Idealnya setiap komisi dapat membahas secara rinci anggaran dari setiap dinas, termasuk apa saja yang harus diefisiensikan. Namun hal itu tidak dilakukan eksekutif. Justru dewan seolah dikejar tayang saat melakukan pembahasan,” katanya.
Ia juga menilai waktu pembahasan yang terbatas tidak sebanding dengan tebalnya dokumen RAPBD yang harus ditelaah.
Dalam penyampaiannya, Andi menegaskan bahwa Fraksi NasDem memandang pembahasan Raperda APBD bukan sekadar rutinitas prosedural, tetapi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pembahasan APBD 2026 harus diarahkan untuk memperkuat pondasi fiskal daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” tegasnya.
Sekretaris DPD Partai NasDem itu juga mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 yang mencapai Rp744 miliar.
Namun demikian, ia mengingatkan potensi risiko ketidaktercapaian target, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan, mengingat revisi Perda PDRD belum diparipurnakan.
Fraksi NasDem mendorong pemerintah melakukan mitigasi matang melalui pemutakhiran data, penyesuaian strategi intensifikasi, serta penyusunan skenario fiskal agar target PAD 2026 tetap tercapai.
Baca Juga:Konstruksi Disoal, Pemdes Losari Lor Tutup Jembatan Penghubung Jaten – Jabar 6 Bulan Ambulu Cirebon Terendam! Ribuan Rumah Kena Rob Setiap Hari, Ekonomi Warga Lumpuh
Fraksi NasDem juga menyoroti rendahnya capaian retribusi parkir. Kenaikan tarif parkir hingga hampir 100 persen sejak 2021 tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang justru tidak pernah mencapai target.
“Ini sinyal bahwa pengawasan juru parkir tidak optimal, pencatatan retribusi tidak transparan, dan potensi kebocoran pendapatan daerah sangat besar,” ujarnya.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Kota Cirebon seharusnya memiliki potensi pendapatan parkir yang tinggi.
Namun sistem manual yang masih dominan membuat pengelolaan parkir rawan manipulasi dan sulit diawasi.
Karena itu, Fraksi NasDem kembali mendesak transformasi total sistem pengelolaan parkir badan jalan melalui kerja sama dengan pihak profesional, transparan, dan berbasis digital.