Termasuk penerapan parkir elektronik, transaksi non-tunai, pendataan titik parkir real-time, serta kontrak berbasis target pendapatan.
“Kami memberi ruang waktu sampai 2026 untuk memastikan perubahan sistem ini benar-benar terlaksana. Jika tidak ada perbaikan signifikan, Fraksi NasDem akan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk revisi tarif dan penataan ulang kebijakan parkir,” tegasnya.
Dari sisi belanja, Fraksi NasDem menyoroti porsi belanja pegawai Kota Cirebon pada 2026 yang masih berada di atas batas ideal pemerintah pusat.
Baca Juga:Aston Cirebon Perkuat Komitmen Hijau lewat Program Keberlanjutan KreatifBaru Tiga Bulan Dibangun, Jembatan Gantung Jateng-Jabar Senilai Rp13,8 Miliar Ambrol
Tahun 2027 menjadi tahun terakhir bagi pemda untuk menyesuaikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen total belanja daerah.
Andi mengingatkan pengurangan TKD hampir Rp250 miliar pada tahun depan merupakan sinyal kuat perlunya penataan lebih awal agar penyesuaian 2027 tidak dilakukan secara drastis dan mengganggu pelayanan publik.
Efisiensi, menurut Fraksi NasDem, tidak cukup dilakukan pada program operasional atau seremonial, tetapi harus menyentuh efisiensi struktural terkait tata kelola SDM, kebutuhan formasi, distribusi pegawai antar-OPD, hingga pemetaan beban kerja.
Andi meminta pemerintah segera menyusun formula penyeimbangan belanja pegawai yang sistematis dan terukur, mencakup skenario jangka pendek-menengah, pengendalian rekrutmen, peningkatan disiplin anggaran, serta percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Fraksi NasDem juga menyoroti ketimpangan struktur belanja. Belanja hibah mencapai Rp25 miliar, sementara belanja modal untuk infrastruktur publik justru relatif kecil.
Belanja modal dinilai sebagai sektor yang dampaknya paling dirasakan masyarakat, sehingga harus diperkuat.
Meski terjadi pengurangan TKD tahun depan, anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti BPJS Kesehatan, Musrenbang, program rumah ambruk, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya tidak boleh dikurangi.
Baca Juga:Konstruksi Disoal, Pemdes Losari Lor Tutup Jembatan Penghubung Jaten – Jabar 6 Bulan Ambulu Cirebon Terendam! Ribuan Rumah Kena Rob Setiap Hari, Ekonomi Warga Lumpuh
Penurunan Belanja Tidak Terduga dari Rp5 miliar menjadi Rp3 miliar juga menjadi catatan, mengingat pos tersebut kerap digunakan untuk kondisi darurat dan bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Fraksi NasDem menilai inti keberhasilan APBD terletak pada kualitas perencanaan tiap SKPD. Rendahnya serapan anggaran beberapa tahun terakhir menunjukkan ketidaksiapan perencanaan, ketidaktepatan pelaksanaan, hingga lemahnya antisipasi kendala teknis dan administratif.
Karena itu, setiap SKPD diminta melakukan review internal, menyusun timeline realistis, melengkapi dokumen pendukung sejak awal, serta meningkatkan koordinasi dengan TAPD. Program yang tidak siap secara teknis harus berani dieliminasi sejak pembahasan.