Ia menyebut bahwa sesuai dengan awal pembukaan fit and proper test di DPRD Kota Cirebon, pihaknya sudah berusaha transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Bahkan, kata Agung, dari mulai pemaparan setiap peserta dan tanya jawab, setiap anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan angka dari 50, 75, hingga 90.
Pemberian angka ditulis secara tertutup dan masing-masing anggota Komisi I tidak mengetahui satu sama lainnya. “Pemberian angka itu sendiri dilakukan secara tertutup. Jadi tidak ada yang mengatahui satu sama lainnya. Saya tidak tahu siapa yang ngasi nilai 50, kita tidak ada intervensi,” ungkapnya saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Minggu (26/10/2025).
Masih kata Agung, anggota Komisi I DPRD sebagai penguji hanya mendapatkan form lembaran kosong, tanpa ada nama DPRD ataupun tanda tangan. Setelah memberikan nilai, langsung ditutup rapat dan disimpan di kardus dan baru dibuka saat rapat pleno.
Baca Juga:Pemkab Majalengka Tarik Dana Investasi untuk BIJB Rp173 Miliar, Aturannya Masih Dibahas DPRDTiap Tahun Bebani APBD Jabar, BIJB Kertajati: Mewah tapi Hampa
Bahkan, kardus tersebut juga disegel rapat dan disimpan. Kemudian pada saat rapat pleno, kardus tersebut baru dibuka dan dilakukan perengkingan dari skore tertinggi hingga terendah. Nilai tertinggi dari urutan 1 sampai 5 yang menjadi anggota KID Kota Cirebon.
“Ya, kalaupun ada (kerabat anggota DPRD, red) itu kebetulan, ya hubungan famili itu hanya pas kebetulan saja. Tapi soal pemberiaan angka sih ya kita netral lah,” kata politikus Partai Golkar itu. (abd/cep)