INDRAMAYU – Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu menjadi perhatian publik setelah mencuat dugaan kebocoran data transaksi perusahaan, yang disebut melibatkan oknum karyawan internal. Isu tersebut memicu keresahan warga dan turut menyeret tudingan adanya penyelewengan dana di perusahaan milik Pemkab Indramayu itu.
Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu (Dirut PDAM), Nurpan, akhirnya memberikan penjelasan resmi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut secara menyeluruh.
“Saya melihat, ini ada kebocoran data yang diduga dilakukan karyawan saya. Saya pun meminta Satuan Pengawas Internal untuk melakukan investigasi, mencari sampai ketemu,” ujar Nurpan dalam konferensi pers, Selasa, 18 November 2025.
Baca Juga:Area Buffer Zone Depan Kilang Balongan Segera Ditutup, Lalin Dialihkan ke Jalan Sukaurip–SukarejaOptimisme Bisnis Ayam Petelur Hidupkan Ekonomi Keluarga
Nurpan menilai, beredarnya data internal perusahaan telah menimbulkan citra negatif dan kekhawatiran di masyarakat. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti sebagai pelaku akan menerima konsekuensi berat. “Kalau terbukti, sanksinya bisa sampai pemecatan,” tegasnya.
Salah satu isu yang ramai dibicarakan publik adalah klaim adanya transaksi Rp2 miliar dari Perumdam Tirta Darma Ayu kepada sebuah perusahaan yang disebut sudah tidak aktif beroperasi. Nurpan menepis keras tudingan tersebut.
“Isu itu tidak benar. Ada bukti cek transaksi yang dikeluarkan perusahaan tersebut dengan nominal dan tanggal yang sama. Kalau perusahaan itu mati, mana mungkin bisa mengeluarkan cek,” jelasnya.
Ia menerangkan, transaksi Rp2 miliar itu merupakan pembayaran tunggakan atas infrastruktur dan suplai air curah, dari perusahaan di wilayah Kabupaten Kuningan. Menurutnya, Perumdam Tirta Darma Ayu memiliki investasi besar di daerah tersebut, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan air untuk Indramayu.
“Investasi kami di sana (Kuningan) besar sekali. Kami menyiasati bahwa kewajiban-kewajiban dari Kuningan ini harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Pemenuhan kewajiban tersebut, lanjut Nurpan, juga menjadi langkah perusahaan dalam membuka peluang penambahan kuota suplai air dari Kuningan pada waktu mendatang.
Menutup pernyataannya, Nurpan bersama jajaran direksi menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul, serta mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.