“PPUU mendorong agar pemekaran Jawa Tengah menjadi bagian Prolegnas 2025 sehingga dapat dibahas bersama DPR dan pemerintah,” jelasnya.
Wakil Ketua PPUU DPD RI, Graal Taliawo menanggapi pentingnya kesiapan kapasitas birokrasi daerah dalam wacana pemekaran wilayah. Termasuk di antaranya Banyumas dan rencana pembentukan Provinsi Banyumasan.
Dia menegaskan, pemekaran tidak hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi juga memastikan tata kelola daerah tetap bersih dan akuntabel. Misalnya persoalan korupsi, bukan hanya terjadi di pusat, namun juga berpotensi muncul di daerah apabila tidak dibarengi pengawasan ketat.
Baca Juga:Identitas Warga yang Tewas Tertemper Kereta Api Harina di Kanci Kulon CirebonKonflik Keraton Solo, Ada 16 Paugeran untuk Duduki Tahta Raja Kasunanan, Jadi Ganjalan Purbaya
“Kualitas birokrasi menjadi kunci. Korupsi tidak otomatis berhenti ketika kewenangan ditarik ke pusat atau diberikan ke daerah. Ribuan izin usaha pertambangan yang sempat dicabut, dan ratusan yang dibekukan Kementerian ESDM saja, proses aktivasi kembali juga problematis. Ini situasi yang tidak nyaman,” ujarnya.
Dia menambahkan, revisi sejumlah regulasi terkait kewenangan pertambangan sebelumnya juga disebut-sebut membuka celah praktik transaksional.
“Kewenangan kekuasaan, baik di pusat maupun daerah, tetap harus diawasi. Revisi undang-undang diharapkan membuat proporsi kewenangan lebih adil. Daerah tidak boleh menjadi ‘pengemis’ karena negara ini milik kita bersama,” tegas Graal.
Wakil Ketua PPUU, Sewitri, turut memberikan pandangan terkait kemampuan fiskal daerah. Dia menyebut bahwa anggaran pendapatan dan belanja Banyumas mengalami penurunan signifikan.
“APBD yang semula Rp 4,1 triliun turun menjadi Rp 3,79 triliun. Dengan beban wilayah yang luas dan kebutuhan pelayanan publik yang tinggi, kondisi ini membuat wacana pemekaran menjadi semakin layak dipertimbangkan,” kata Sewitri.
Anggota PPUU DPD RI, Lia Istifhama, juga menanggapi diskusi tersebut dengan menyoroti aspek pembangunan ekonomi di kawasan selatan Jawa Tengah.
“Menarik apa yang disampaikan Ketua PPUU Prof Kholik. Jika berbicara semangat daerah untuk tumbuh dan memberi kemaslahatan, maka tol Trans-Jawa ke depan perlu menyentuh wilayah Jawa Tengah bagian selatan,” ujar Lia.
Baca Juga:Konflik Keraton Solo, Ada 16 Paugeran untuk Duduki Tahta Raja Kasunanan, Jadi Ganjalan PurbayaDitunjuk Dedi Mulyadi, Helmy Yahya Batal Jadi Komisaris Bank BJB karena Ada Novum di OJK
Ning Lia menilai masyarakat Banyumas memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi. “Banyumas punya banyak perguruan tinggi, pelaku usaha sektor riil, dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut layak mendapat perhatian lebih dalam integrasi infrastruktur dan penguatan otonomi,” jelasnya.