Kondisi itu menyebabkan, rumah tangga menunda konsumsi karena daya beli melemah, dan UMKM menahan ekspansi. Selain itu, perusahaan mengurangi leverage, dan bank semakin risk-averse akibat kualitas kredit meragukan.
Kondisi ini mengakibatkan mekanisme penciptaan uang atau money creation Channel, menjadi tersumbat.
3. Penyerapan Likuiditas oleh BI
Kebijakan moneter 2025 bersifat hati-hati dan cenderung steril. BI menggelontorkan beberapa operasi yang efektif menyerap likuiditas.
Baca Juga:Identitas Warga yang Tewas Tertemper Kereta Api Harina di Kanci Kulon CirebonKonflik Keraton Solo, Ada 16 Paugeran untuk Duduki Tahta Raja Kasunanan, Jadi Ganjalan Purbaya
Di antaranya SRBI (Sekuritas Rupiah BI) menyerap dana perbankan. Intervensi valas mengurangi rupiah di sistem (BI menjual dolar untuk mempertahankan rupiah). Juga Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan masih tinggi.
Ini konsisten dengan kerangka sterilized intervention. Hal tersebut sebagaimana dibahas dalam literatur Obstfeld (1983). Yakni, intervensi valas yang menyerap likuiditas rupiah sehingga money supply menurun.
Namun demikian, pemerintah gagal mengelola fiskal yang efisien dan efektif. Nah ketika pemerintah menarik kas melalui SBN, menahan belanja di kas negara, dan memperlambat realisasi anggaran.
Kegagalan fiskal itu, maka terjadi apa yang disebut oleh Blanchard & Perotti (2002) sebagai fiscal liquidity drain. Dana berpindah dari perbankan ke kas pemerintah, sehingga M2 tertekan. Perlambatan M2 Oktober 2025 sangat sejalan dengan pola ini.
Erizeli menyimpulkan, perlambatan M2 adalah sinyal dini bahwa likuiditas sistemik mengetat, kredit tidak bertumbuh, dan daya beli melemah.
Selain itu, pembiayaan negara menggeser pembiayaan sektor produktif. Juga kebijakan moneter sedang menahan ekspansi ekonomi.
Jika pemerintah tidak segera memperbaiki koordinasi fiskal–moneter, maka Indonesia berpotensi memasuki fase yang oleh akademisi disebut “liquidity squeeze under stagflation risk”. Yakni kombinasi yang paling tidak diinginkan. Lebih menakutkan daripada krismon tahun 1998.