Rakerda PHRI Jabar Rumuskan Strategi Hadapi Tantangan 2026

BPD PHRI Jawa Barat
RAKERDA: BPD PHRI Jawa Barat sukses gelar Rakerda ke-I tahun 2025 di Grand Triyas Hotel Cirebon, beberapa waktu lalu. FOTO: APRIDISTA SITI RAMDHANI/RADAR CIREBON
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2025 di Grand Triyas Hotel Cirebon.

Kegiatan ini diikuti seluruh Badan Pimpinan Cabang (BPC) se-Jawa Barat dan dihadiri Wali Kota Cirebon.

Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan Rakerda digelar untuk mengevaluasi program 2025 sekaligus menyusun langkah kerja tahun 2026.

Baca Juga:Noviyanti Edo: Generasi Emas Dimulai dari Rajin Makan IkanFH UGJ Teken MoU dengan Pengadilan Agama 

Menurutnya, industri perhotelan saat ini menghadapi tekanan berat, terutama setelah terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 yang membuat kinerja hotel kembali melemah.

“Hotel kini banyak bergantung pada tamu dari online travel agent. Sektor pemerintahan juga masih terdampak efisiensi,” ujarnya.

Dodi menyebut beberapa kota besar mulai merasakan kelonggaran kebijakan, namun hotel di daerah belum merasakan dampaknya.

Sektor MICE yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan terbesar masih lesu, dengan kontribusi hanya sekitar 40 persen. Okupansi hotel di seluruh wilayah Jawa Barat pun menurun.

“Cirebon yang biasanya berada di angka 80–90 persen, kini hanya 60–80 persen,” katanya.

Bahkan sejumlah hotel dan resort di Bogor terpaksa tutup atau dijual, sementara beberapa hotel di daerah lain melakukan PHK akibat penurunan okupansi.

Selain Inpres No. 1 Tahun 2025, pelemahan juga dipicu turunnya daya beli masyarakat dan kebijakan larangan study tour.

Baca Juga:PMR SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Raih Juara Umum Garetion Vol. 4Grage Mall Gandeng 350 Relawan Bersihkan Sungai Cigujek

Meski demikian, PHRI mengimbau pelaku hotel tidak menggantungkan bisnis pada study tour semata.

Dodi mendorong hotel di Jawa Barat meningkatkan transformasi digital dan memaksimalkan layanan OTA untuk memperluas pasar.

Ia berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang pemulihan bagi sektor perhotelan pada 2026.

“Tantangannya sangat berat. Kami berharap ada kebijakan baru yang bisa memberi angin segar bagi industri,” tandasnya. (apr/opl)

0 Komentar