CIREBON-Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ade Irawan, melakukan hearing bersama masyarakat dan pelaku UMKM di Watubelah, kemarin.
Dalam kesempatan itu, politisi PKS tersebut juga meninjau kondisi shelter UMKM yang dibangun Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).
Ade menegaskan pentingnya pengelolaan shelter UMKM secara profesional dan terarah agar tidak hanya menjadi tempat berdagang, tetapi juga pusat pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha kecil.
Baca Juga:Tabrak Median Jalan, Pemotor Meninggal di Plumbon IndramayuTinjau Kesiapan Alsus Sat Samapta Jelang Pilwu, Natal, dan Tahun Baru
“Shelter UMKM harus menjadi ruang penguatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar lapak berjualan,” ujar Ade kepada Radar Cirebon.
Menurutnya, DPRD akan mengawal agar fasilitas tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM, termasuk optimalisasi shelter sebagai sarana promosi, pemasaran, serta pengembangan usaha lokal.
Dijelaskannya, potensi ekonomi shelter sangat besar jika dikelola secara transparan. “Shelter bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap PAD, baik melalui retribusi yang wajar maupun meningkatnya transaksi pelaku UMKM,” tegasnya.
Dengan kolaborasi DPRD, perangkat daerah, dan pelaku usaha, ia berharap shelter UMKM dapat menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi lokal dan sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Nata, menyampaikan apresiasinya atas keberadaan shelter tersebut.
Menurutnya, fasilitas yang disediakan pemerintah itu memberikan ruang promosi lebih layak serta meningkatkan akses pasar berkat lokasi yang tertata dan mudah dijangkau masyarakat.
“Selain membantu pemasaran, kami tidak terbebani biaya sewa tinggi. Ini sangat meringankan pelaku usaha kecil,” ungkapnya.
Baca Juga:Gelar Pembinaan Panitia Pilwu, Polres Indramayu Tekankan Integritas dan NetralitasWaspada Cuaca Ekstrem, Danrem 063 Instruksikan Seluruh Babinsa di Kodim 0616 Agar Siaga Potensi Bencana
Ia menilai, keberadaan shelter juga meningkatkan kredibilitas produk lokal, terutama bidang kuliner.
Di tempat yang sama, Kabid Sarana dan Pelaku Distribusi Disdagin Kabupaten Cirebon, Ardiles Alfa Jatiwantoro, menjelaskan bahwa terdapat sepuluh unit shelter yang dibangun di area belakang kampus UMC untuk ditempati pelaku UMKM. Setiap unit berukuran 3 x 2,5 meter.
Pelaku UMKM hanya dikenakan retribusi harian sebesar Rp5.500. “Murah, hanya retribusi harian. Namun kedepan akan kami kaji ulang, apakah tetap retribusi atau beralih ke sistem sewa dengan payung hukum yang jelas,” katanya.