RADARCIREBON.ID- Pelayanan ibadah haji dan umrah di Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Struktur kelembagaannya resmi berpisah. Tidak lagi menyatu dengan Kementerian Agama. Termasuk struktural ASN juga terpisah.
H Mualim Tamim MAg resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cirebon. Pelantikan dilakukan secara nasional melalui zoom meeting pada Jumat 28 November 2025. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Untuk wilayah Jawa Barat, pelantikan dipusatkan di Asrama Haji Bekasi, sementara sejumlah pejabat di area Jabodetabek mengikuti kegiatan dari Jakarta. Momen ini sekaligus menandai berpisahnya seluruh kantor kementerian haji tingkat kabupaten/kota dari struktur Kementerian Agama (Kemenag) menjadi lembaga mandiri.
Baca Juga:Penyaluran Bantuan Rutilahu lewat Baznas Lebih CepatDesember, Cirebon Waspada Hujan Ekstrem dan Angin Kencang
Mualim mengungkapkan, proses transisi kelembagaan telah dipersiapkan matang sejak tiga bulan terakhir, termasuk penataan sumber daya manusia. Pegawai yang sebelumnya bertugas di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag kini resmi beralih menjadi aparatur Kementerian Haji dan Umrah.
“Saat ini kami memiliki 10 SDM. Tipologi kantor kami adalah tipe A, dengan kebutuhan ideal 30 pegawai. Artinya masih kurang sekitar 20 orang,” ujar Mualim saat ditemui Radar Cirebon di ruang kerjanya, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, kekurangan SDM itu akan dipenuhi melalui dua jalur. Yaitu melalui mekanisme mutasi pegawai Kemenag yang ingin pindah, serta rekrutmen CPNS pada 2026. Tahun 2025 belum ada penerimaan formasi baru untuk kementerian tersebut. “Untuk menghindari kekosongan (kekurangan SDM, red), kami sudah mengusulkan pegawai Kemenag yang berminat untuk bergabung,” terangnya.
Selain SDM, transisi aset juga telah dirampungkan. Seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya digunakan di bawah Kemenag telah dikembalikan. Serah terima aset ke Kementerian Haji dan Umrah tinggal menunggu penjadwalan.
Mualim menambahkan, proses pengalihan anggaran masih berlangsung. Mulai Januari mendatang, kantor tersebut akan menggunakan anggaran mandiri. “Per Januari nanti, kami sudah memakai anggaran sendiri. Saat ini masih menggunakan anggaran Kemenag. Seluruh transisi berjalan sesuai rencana,” katanya.
Ia berharap, dengan selesainya seluruh tahapan transisi, pelayanan haji dan umrah di Kabupaten Cirebon dapat dilakukan lebih optimal dan profesional. (sam)