RADARCIREBON.ID- Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan menteri yang tak sanggup menangani persoalan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), bisa menyatakan mundur.
Hal demikian dikatakan Rahmat saat Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Menhut Raja Juli Antoni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Awalnya, legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut peristiwa banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana besar dengan ratusan nyawa meninggal dunia.
“Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga, sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum ditemukan. Ini bencana besar, bukan main-main,” kata Rahmat.
Baca Juga:Polresta Cirebon dan Komunitas Ojol Perkuat Keamanan WilayahPemulihan Sumatera: Tanggap Darurat Menuju Rehabilitasi Menyeluruh
Dia kemudian menyinggung langkah menteri di Filipina yang memilih mundur dari jabatan ketika negara dengan Ibu kota Manila itu diterpa banjir. “Jentelmen dua menterinya, karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” ujar legislator Dapil I Sumbar itu.
Rahmat kepada Raja Juli mengingatkan bahwa langkah mundur bukan hal negatif, terlebih ketika menteri tak sanggup menyelesaikan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Jadi, bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi memutuskan mundur, itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” ujarnya.
Diketahui, BNPB dalam data terbaru pada Rabu (3/12) kemarin menyatakan 770 jiwa meninggal dunia dalam peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Selanjutnya, BNPB juga mencatat 463 jiwa dinyatakan hilang dalam peristiwa banjir dan longsor. BNPB dalam data pada Rabu menyatakan sebanyak 2.144.200 warga dari Aceh, Sumut, dan Sumbar harus berada di lokasi pengungsian.
Sementara itu, pemerintah terus mengintensifkan penanganan bencana melalui operasi terpadu TNI–Polri dengan membuka akses wilayah, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan keamanan dan keselamatan personel di lapangan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan jalur logistik darat, laut, dan udara, penegakan hukum atas temuan di lapangan, hingga dukungan teknologi dan peralatan dari seluruh matra TNI untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan persnya di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2025, menjelaskan bahwa akses distribusi bantuan kini semakin terbuka melalui jalur darat, laut, dan udara.