“Kalau pemilihan dikembalikan ke DPRD, kita diuntungkan. Apalagi PDIP sudah memiliki 13 kursi. Tinggal bagaimana kita membangun koalisi atau dukungan partai lain. Intinya, dengan sistem apapun, perjuangan untuk mempertahankan posisi bupati tetap menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Rudiana juga menyinggung soal efisiensi anggaran dan dampak sosial dari pemilihan langsung. Ia mengakui bahwa pemilihan langsung memberi ruang kebebasan demokrasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya sering muncul ekses negatif.
“Pemilihan langsung memang demokratis, tapi selama ini juga identik dengan hal-hal yang kurang baik. Meski tidak terjadi di semua daerah, tetap ada dampak sosial dan biaya politik yang tinggi. Kalau melalui DPRD, prosesnya lebih simpel dan eksesnya bisa diminimalisir,” katanya.
Baca Juga:Presiden Prabowo Minta Maaf Sebut Kondisi di Lapangan Sangat Sulit, tapi akan Diatasi BersamaWarga Cirebon dan Indramayu Akhirnya Bisa Pulang dari Aceh
Meski demikian, anggota DPRD empat periode itu menegaskan bahwa tujuan utama dari setiap sistem pemilihan adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat, bukan mereka yang sekadar mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara.
“Kita tidak ingin masyarakat terpecah belah setiap kali pemilu atau pilkada. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi masyarakat, bukan yang hanya mencari kekuasaan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno SH menilai pemilihan kepala daerah secara langsung memang membutuhkan biaya politik yang jauh lebih besar dibandingkan pemilihan melalui DPRD. Dari sisi efisiensi, menurutnya, mekanisme tidak langsung dinilai lebih efisien.
“Apapun keputusan Presiden Prabowo terkait pelaksanaan pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, kami di Gerindra sepakat. Tentu keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang,” singkatnya.
Senada disampaikan, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon Waswin Janata SH menyatakan dukungan penuh terhadap sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Waswin, sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB. Ia menilai, tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada langsung belum sepenuhnya berbanding lurus dengan lahirnya pemimpin daerah yang benar-benar sesuai harapan masyarakat.