“Ini adalah amanah besar bagi kami. Gedung ini sangat representatif untuk mendukung proses belajar mengajar. Poltekkes KMC hadir sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam memperluas akses pendidikan tinggi kesehatan di Kuningan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Poltekkes KMC telah memiliki izin operasional dan akreditasi institusi, serta menyelenggarakan tiga program studi, yakni Gizi, Fisioterapi, dan Manajemen Informasi Kesehatan (Rekam Medis), yang seluruhnya telah terakreditasi oleh lembaga terkait. Selain pendidikan, Poltekkes juga aktif berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian di bidang kesehatan, termasuk isu gizi, stunting, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurutnya, pemanfaatan aset secara kreatif dan produktif menjadi salah satu solusi untuk memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat.
Baca Juga:Tak Kantongi Izin PBG, Pemkab Kuningan Ancam Tinjau Ulang Operasional SPPGKuningan Bidik Prestasi Biliar! D’jons Pool Hadir Dengan 36 Meja Standar Turnamen
“Daripada aset daerah dibiarkan idle dan justru membebani biaya pemeliharaan, lebih baik kita manfaatkan secara produktif. Ini bukan hanya soal PAD, tetapi juga soal manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas,” tegas Bupati Dian.
Ia optimistis, keberadaan kampus Poltekkes di pusat kota akan memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitarnya, mulai dari UMKM, jasa, hingga sektor pendukung lainnya. Selain itu, kerja sama ini juga dinilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
“Ini simbiosis mutualisme. Aset daerah termanfaatkan, beban pemeliharaan berkurang, PAD meningkat, dan masyarakat mendapatkan manfaat dari peningkatan layanan pendidikan serta ekonomi,” ujarnya.
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, Pemkab Kuningan berharap sinergi dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah dapat terus diperluas, sekaligus menjadi model pengelolaan aset yang produktif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ags)