Untuk perkeretaapian, Kemenhub membentuk posko pengawasan sebagai pusat kendali operasional perjalanan kereta selama masa Nataru. Selain itu, terdapat penugasan kepada BUMN sektor transportasi sebagai bagian dari stimulus ekonomi, serta program angkutan Motis (motor gratis) guna mengurangi kepadatan di jalan dan meningkatkan keselamatan pemudik.
Menhub Dudy menekankan, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh koordinasi antarpihak. Ia berharap sinergi kuat dapat terbangun di antara kementerian/lembaga, Polri, TNI, BMKG, pemerintah daerah, BUMN, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan. “Koordinasi dan sinergi lintas sektoral antarkementerian dan lembaga menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan, guna memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam dan operasional di lapangan berlangsung aman juga terkendali,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menko PMK Praktikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wamenhub Suntana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta perwakilan pejabat tinggi dari berbagai kementerian, unsur TNI, dan jajaran direktur utama BUMN. (rc)