RADARCIREBON.ID -Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang kian kompleks, roda pemerintahan Kabupaten Cirebon dinilai belum bergerak cukup cepat.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi kepada Radar Cirebon, kemarin.
Pria berkacamata itu menjelaskan, kondisi pemerintahan daerah saat ini masih berada dalam fase stagnan, terutama dari sisi kekuatan fiskal.
Baca Juga:Luxton Cirebon Gelar Aksi Donor Darah, Spesial Rayakan Satu DekadeLPM Kota Cirebon Layangkan Surat Penolakan ke Pemkot Cirebon, Ancaman Gugat ke PTUN
Menurutnya, kemandirian keuangan daerah masih menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Lemahnya kapasitas fiskal dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan terobosan pembangunan yang signifikan.
“Kalau melihat secara umum, pemerintahan hari ini masih stagnan. Akar persoalannya ada pada kapasitas fiskal yang belum kuat,” ujar RHB –sapaan akrabnya.
Ia menilai, kondisi tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah ancaman efisiensi anggaran yang berpotensi terjadi pada 2026.
Namun hingga kini, RHB mengaku belum melihat adanya langkah strategis maupun inovasi nyata dalam memperkuat sumber pendanaan daerah.
“Pemerintah daerah seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan. Baik melalui program sektoral dari pusat, pemanfaatan CSR, maupun skema pendanaan lain yang dibolehkan dan bisa dimaksimalkan untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). RHB menilai, sektor pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung PAD belum digarap secara optimal dan belum menunjukkan lompatan berarti.
“Kami belum melihat terobosan yang benar-benar menarik. Penguatan PAD, khususnya dari pajak, masih lemah. Padahal bagaimana mau membangun kalau kemampuan keuangan daerahnya sendiri terbatas,” tandasnya.
Baca Juga:Mayat Tanpa Identitas Mengapung di Sungai Kedungpane, Kedawung, Ini Kondisinya42 PJU Terpasang Tepat Waktu, Alhamdulillah!
Ia memaparkan, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon masih berada pada kategori rendah. Idealnya, kontribusi potensi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD berada di kisaran 25 persen, namun saat ini Cirebon baru mencapai sekitar 18 persen.
“Dengan angka itu, kita masih masuk kategori instruktif. Artinya, daerah masih sangat bergantung dan menunggu arahan serta dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut RHB, menjadi cerminan bahwa Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mampu berdiri di atas kaki sendiri.