Masyarakat, kata dia, tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif. “Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya, dilansir dari JPNN (Radar Cirebon Group).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali mewacanakan kepala daerah dipilih DPRD. Hal tersebut disampaikan Bahlil pada puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Jumat lalu (5/12/2025). Presiden Prabowo Subianto yang hadir di acara itu menyambut positif usulan Bahlil.
Bahlil Lahadalia mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan karena pilkada langsung yang dilakukan selama ini dinilai terlalu kompleks. “Memang banyak pro dan kontra, tapi alangkah baiknya kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” katanya.
Baca Juga:Pelaksanaan Masa Angkutan Nataru, 10 Juta Orang Bepergian dengan Angkutan UmumKemarin Sempat Macet, Arus Lalu Lintas Nataru 2025-2026 di Cirebon Terpantau Lancar
Menteri ESDM ini lalu meminta DPR menyikapi usulan ini secara serius dengan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Bidang Politik. Langkah itu diperlukan agar kajiannya mendalam. “Pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan supaya pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas,” ujarnya.
Namun, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku khawatir jika usulannya itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.
Usulan Bahlil itu disambut positif Prabowo. Alasannya, Pemilu langsung membutuhkan biaya besar. “Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ucap Prabowo.
Prabowo mengatakan sejumlah negara seperti Malaysia, India, dan Australia juga menggunakan sistem pemilihan tidak langsung untuk memilih kepala daerah. Praktik demokrasi perwakilan dianggap lebih efisien dan dapat menekan biaya politik. “Banyak negara pakai sistem politik yang murah,” jelas Kepala Negara.
Prabowo juga menekankan, politik Indonesia harus bercirikan gotong royong setelah proses pemilu selesai. “Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.