RESPONS GOLKAR JAWA BARAT
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Partai Golkar sejak awal telah menawarkan opsi agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai salah satu alternatif sistem pilkada di Indonesia.
Menurutnya, sistem pemilihan langsung yang selama ini berjalan menimbulkan berbagai persoalan serius dalam praktik politik di daerah. “Kalau kita lihat, sistem pemilihan secara langsung mendorong munculnya praktik politik yang sangat brutal, mulai dari pembiayaan politik yang tidak sehat hingga potensi terjadinya korupsi kepala daerah,” ujar Ace Hasan di Garut, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menegaskan, Partai Golkar memandang penting untuk menilai kembali sistem pilkada yang paling sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata dia, kepala daerah tidak disebutkan secara eksplisit harus dipilih secara langsung, melainkan dipilih secara demokratis.
Baca Juga:Pelaksanaan Masa Angkutan Nataru, 10 Juta Orang Bepergian dengan Angkutan UmumKemarin Sempat Macet, Arus Lalu Lintas Nataru 2025-2026 di Cirebon Terpantau Lancar
“Makna demokratis itu luas. Karena itu, apakah pemilihan langsung atau melalui DPRD, semuanya harus dikaji mana yang paling maslahat dan mana yang paling banyak mudaratnya bagi kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah,” jelasnya kepada Radar Garut (Radar Cirebon Group).
Namun demikian, Ace Hasan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bukan tanpa risiko. Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang. “Kalau dipilih oleh DPRD, apakah money politics akan hilang? Bisa saja justru bergeser, dari membeli suara rakyat menjadi membeli anggota DPRD. Ini semua harus dikaji secara objektif,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seluruh skenario terkait sistem pemilihan kepala daerah saat ini masih dalam tahap kajian internal Partai Golkar dan akan dibahas bersama partai politik lain di tingkat nasional, khususnya dalam pembahasan di badan legislatif dan Komisi II DPR RI.
Ace Hasan juga menyinggung kemungkinan formulasi berbeda untuk pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Menurutnya, gubernur pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak menutup kemungkinan dipilih oleh DPRD dengan mekanisme tertentu, termasuk melalui usulan dari pemerintah pusat.