Hasilnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Jalan Cipto kini relatif bebas banjir, bahkan saat hujan dengan intensitas tinggi. Meski begitu, pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Penanganan baru dilakukan di satu sisi jalan, sementara sisi lainnya masih menunggu pembenahan menyeluruh, termasuk rencana pelebaran saluran air di bawah badan jalan.
Jalan Cipto dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan ini merupakan pusat pertokoan dengan tingkat aktivitas tinggi. Setiap gangguan, sekecil apa pun, berdampak langsung pada denyut ekonomi warga. Selama ini, banjir bukan hanya soal genangan, tetapi juga kerugian: toko tutup lebih cepat, pembeli enggan datang, dan arus lalu lintas tersendat.
Karena itu, Walikota menjadikan kawasan ini sebagai pilot project. Bukan hanya untuk menguji efektivitas desain drainase, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik bahwa penanganan banjir bisa dilakukan secara sistematis dan terukur. Keberhasilan di Cipto menjadi bukti awal. Keluhan warga berkurang, aktivitas perdagangan kembali normal, dan model penanganan ini siap direplikasi ke ruas jalan lain.
Baca Juga:Pelimpahan Kasus Gedung Setda ke Pengadilan Tipikor Kemungkinan Februari 2026Biaya Mahal Jadi Alasan, Partai Besar Dorong Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Replikasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Pemkot Cirebon menegaskan fokus tetap pada kebutuhan utama. Selama ini, banyak proyek infrastruktur membengkak karena memasukkan komponen yang kurang prioritas. Padahal, dalam kasus Cipto, inti masalahnya jelas: drainase.
Edo menambahkan, di tahun 2026 fokus Pemkot Cirebon tetap pada pembangunan fisik. Penyelesaian jalan, penanganan titik rawan banjir, dan perbaikan drainase menjadi prioritas utama. Targetnya jelas: pada 2027, tidak ada lagi genangan air yang bertahan berhari-hari. “Warga harus merasa aman setiap kali hujan turun,” ucap Edo.
Selain banjir, penataan kawasan kumuh juga menjadi agenda penting. Setelah Sukalila dan Kalibaru, sejumlah lokasi lain masuk radar, termasuk kawasan Kesambi di sekitar Makam Jabang Bayi dan TPU Kemlaten. Di kawasan ini, rumah-rumah berdiri di atas lahan pemakaman milik Pemkot. “Langkah awal yang ditempuh adalah pengurusan sertifikasi lahan,” tegas Edo.
Setelah itu, penertiban akan dilakukan dengan pendekatan persuasif, meniru pola di Sukalila dan Kalibaru, di mana warga melakukan pembongkaran secara mandiri tanpa konflik. Pemkot menegaskan satu prinsip: setiap penertiban harus diikuti solusi. Bantaran sungai yang sudah dibersihkan tidak boleh kembali menjadi ruang liar. Pada 2026, kawasan Sukalila-Kalibaru akan mulai dibangun dan ditata secara terkoordinasi dengan BBWS. “Jika saya sudah melakukan sesuatu, pasti saya harus berbuat sesuatu,” tegas Edo.