RADARCIREBON.ID– Datang dengan harapan, berjalan dengan keterbatasan, berhenti dengan permintaan maaf. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon resmi menghentikan operasionalnya per 1 Januari 2026.
Pengumuman itu pertama kali disampaikan bukan lewat rapat paripurna, bukan pula lewat konferensi pers resmi, melainkan melalui unggahan Instagram akun @brttranscirebon. Rabu (31/12/2025) menjadi hari terakhir BRT mengaspal di jalanan Kota Cirebon.
Moda transportasi yang sempat digadang-gadang sebagai angkutan massal masa depan itu tidak lagi beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan, menunggu kebijakan lanjutan pemerintah daerah.
Baca Juga:Edo: Kita Membenahi dari Dasar, Pastikan Perbaikan Jalan dan Drainase Berlanjut di 2026Tiga Kali Operasi, Pemuda Cirebon Bertahan Lawan Tumor Otak, Keluarga Hidup dari Jualan Seni Pigura
“Mulai 1 Januari 2026 tidak operasional sampai ada kebijakan lebih lanjut,” demikian bunyi pengumuman yang diunggah, disertai kata STOP berwarna merah menyala.
Penghentian ini menandai berakhirnya perjalanan panjang BRT di Kota Udang, perjalanan yang sejak awal tak pernah benar-benar mulus.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon Andi Armawan membenarkan bahwa 31 Desember 2025 merupakan hari terakhir operasional BRT. Ia menyebut alasan utama penghentian ini adalah kondisi keuangan daerah.
Menurut Andi, BRT mulai berjalan sejak 2020, di tengah pandemi Covid-19. Armada tersebut merupakan hibah Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebanyak 10 unit bus. Namun, dalam praktiknya, keberlangsungan BRT sepenuhnya bergantung pada subsidi APBD.
“Pemerintah daerah saat ini masih membutuhkan pembiayaan untuk sektor-sektor lain. Dengan kondisi keuangan yang belum normal, maka terhitung 31 Desember 2025, BRT kami hentikan sementara,” ujarnya kepada Radar Cirebon di Kantor Dishub Kota Cirebon, Rabu (31/12/2025).
Kata sementara ditekankan. Namun realitas di lapangan menunjukkan, beban operasional BRT memang tak ringan. Pada 2025, Dishub hanya memperoleh anggaran Rp1,5 miliar per tahun untuk mengoperasikan BRT. Setelah dikaji bersama konsultan, anggaran tersebut dinilai tidak mencukupi.
Dari 10 unit bus yang dimiliki, hanya 3 unit yang benar-benar beroperasi. Itu pun hanya pada satu koridor, dengan jarak tempuh sekitar 30 kilometer, berjalan tiga shift per hari.
Baca Juga:Titik Banjir Lain di Kota Cirebon Teridentifikasi, Tantangannya Berbeda-bedaPelimpahan Kasus Gedung Setda ke Pengadilan Tipikor Kemungkinan Februari 2026
“Rp1,5 miliar itu hanya cukup untuk tiga kendaraan. Sudah termasuk gaji pengemudi, petugas layanan bus, BBM, hingga perawatan,” kata Andi.
Tanpa subsidi, biaya ideal satu ritasi BRT dengan jarak 30 kilometer bisa mencapai Rp27.000 per penumpang. Angka yang jauh dari kemampuan masyarakat, dan jauh pula dari tarif yang diberlakukan.