Sejak awal beroperasi, BRT Trans Cirebon tak pernah benar-benar menjadi primadona. Koridor demi koridor dibuka, lalu disesuaikan, bahkan dialihkan. Namun satu persoalan tak pernah hilang: minim penumpang.
Koridor 1 sempat melintas hingga wilayah Kabupaten Cirebon. Namun pangsa pasar dinilai kecil. Bus tak berjalan maksimal. Rute kemudian diubah menjadi Koridor 2, menyasar wilayah selatan Kota Cirebon, khususnya Harjamukti dan Argasunya.
Di wilayah ini, antusiasme memang sempat terlihat. Tarif murah menjadi daya tarik: Rp3.000 untuk pelajar/mahasiswa dan Rp5.000 masyarakat umum. Namun jumlah armada yang terbatas membuat keandalan layanan sulit terjaga.
Baca Juga:Edo: Kita Membenahi dari Dasar, Pastikan Perbaikan Jalan dan Drainase Berlanjut di 2026Tiga Kali Operasi, Pemuda Cirebon Bertahan Lawan Tumor Otak, Keluarga Hidup dari Jualan Seni Pigura
Kondisi geografis Kota Cirebon yang relatif kecil –sekitar 37 kilometer persegi– juga membuat kebutuhan bus kota berskala besar menjadi dipertanyakan.
Lantas, ke mana tujuh unit bus lainnya?Dishub menyebut, tujuh bus tersebut dijalankan dengan skema berbeda oleh Perusahaan Daerah Pembangunan (PD Pembangunan). Bus dijadikan kendaraan sewa wisata dan kegiatan.
Skema ini justru menghasilkan keuntungan. Dana yang diperoleh digunakan kembali untuk menutup sebagian kebutuhan operasional BRT. Berkat cara itu, kebutuhan subsidi yang semula diperkirakan Rp1,8 miliar, bisa ditekan menjadi Rp1,5 miliar. Namun tetap saja, angka itu dianggap terlalu berat bagi APBD Kota Cirebon saat ini.
Ironisnya, penghentian BRT terjadi saat wacana pengembangan justru kembali diangkat. Dishub berharap ke depan BRT tidak hanya beroperasi di dalam kota, tetapi lintas daerah: Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, hingga kawasan Ciayumajakuning dan Rebana.
Dengan skema regional, beban operasional tak lagi sepenuhnya ditanggung Pemkot Cirebon. Namun harapan itu masih sebatas konsep. Realisasinya membutuhkan kolaborasi lintas daerah, termasuk MoU kepala daerah –sesuatu yang sejak awal justru menjadi titik lemah.
Tak sedikit yang mengingat, Pemkab Cirebon sempat “menolak” hibah BRT dari Kementerian Perhubungan karena merasa belum siap mengelola. Kota Cirebon akhirnya berjalan sendiri, dengan segala keterbatasannya.
Kini, BRT Trans Cirebon berhenti. Bukan karena tak pernah dicoba. Bukan pula karena tak pernah direncanakan. Tetapi karena realitas anggaran, keterbatasan armada, dan minat publik yang tak kunjung tumbuh.