RADARCIREBON.ID- Di tepi Waduk Darma, udara pagi Kabupaten Kuningan terasa sejuk. Namun, percakapan yang mengalir di antara para kepala daerah justru sarat kegelisahan. Banjir yang kembali merendam wilayah Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 lalu menjadi pengingat bahwa persoalan air tak pernah mengenal batas administrasi.
Pada Jumat (2/1/2026), Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan duduk satu meja. Bukan sekadar rapat seremonial, melainkan urun rembug lintas wilayah untuk membedah persoalan banjir dari hulu hingga hilir.
Kabupaten Cirebon, sebagai wilayah hilir, tak bisa berdiri sendiri. Setiap tetes air yang turun di pegunungan Kuningan, cepat atau lambat, akan bermuara ke dataran rendah Cirebon.
Baca Juga:Edo: Kita Membenahi dari Dasar, Pastikan Perbaikan Jalan dan Drainase Berlanjut di 2026Tiga Kali Operasi, Pemuda Cirebon Bertahan Lawan Tumor Otak, Keluarga Hidup dari Jualan Seni Pigura
Ketergantungan inilah yang membuat penanganan banjir harus dilihat secara utuh, menyeluruh, dan lintas daerah.
Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah maraknya bangunan liar di bantaran sungai hingga kawasan resapan air, baik di wilayah hulu maupun hilir.
Ruang yang seharusnya menjadi jalur air dan tempat resapan justru tergerus oleh aktivitas manusia.
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, menegaskan bahwa kunci pengendalian banjir terletak pada kelestarian alam di wilayah hulu.
Menurutnya, keseimbangan ekosistem di Kuningan sangat menentukan keselamatan wilayah Cirebon saat musim hujan tiba.
“Kelestarian alam di wilayah hulu harus dijaga secara komprehensif. Ini menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.
Sebagai langkah nyata, kedua pemerintah daerah sepakat melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan Cirebon-Kuningan.
Baca Juga:Titik Banjir Lain di Kota Cirebon Teridentifikasi, Tantangannya Berbeda-bedaPelimpahan Kasus Gedung Setda ke Pengadilan Tipikor Kemungkinan Februari 2026
Upaya penghijauan ini diharapkan mampu meningkatkan daya serap air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan yang kian tertekan.
Di sisi hilir, Pemkab Cirebon juga berkomitmen mempercepat normalisasi sungai melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sungai yang dangkal dan menyempit dinilai tak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur.
“Kami terus berkoordinasi dengan BBWS untuk mempercepat normalisasi sungai agar aliran air lebih lancar dan potensi luapan bisa ditekan,” kata Imron.
Masalah klasik lain yang tak luput dari sorotan adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Pemkab Cirebon menegaskan akan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar, karena sampah kerap menjadi penyumbat aliran air yang berujung banjir.