“Bus sekolah itu bisa mengurangi kemacetan, mengurangi anak sekolah yang tidak ber-SIM, bahkan menekan potensi geng motor,” ujarnya.
Satu kebijakan transportasi, jika dirancang dengan tepat, kata Adang, bisa berdampak luas pada ketertiban lalu lintas, keamanan, hingga wajah kota.
Selain soal skema dan anggaran, Adang juga menyoroti minimnya sosialisasi BRT sejak awal beroperasi. Pemerintah dinilai belum benar-benar menyentuh basis masyarakat.
Baca Juga:Edo: Kita Membenahi dari Dasar, Pastikan Perbaikan Jalan dan Drainase Berlanjut di 2026Tiga Kali Operasi, Pemuda Cirebon Bertahan Lawan Tumor Otak, Keluarga Hidup dari Jualan Seni Pigura
Ia mengaku pernah menyarankan agar pengurus RT dan RW dilibatkan secara aktif. Mereka diajak mencoba langsung BRT berkeliling Kota Cirebon, lalu menyampaikan pengalaman itu kepada warga di wilayahnya masing-masing.
“Harapannya, RT bisa menginformasikan kepada warganya agar mau memanfaatkan BRT,” kata Adang.
Namun gagasan tersebut tidak pernah dijalankan secara konsisten. Akibatnya, BRT berjalan tanpa dukungan komunitas, tanpa basis pengguna yang kuat.
Kini, BRT Trans Cirebon telah berhenti sebagai angkutan reguler. Namun perdebatan belum selesai. Apakah bus publik harus dihentikan ketika dianggap tidak efisien, atau justru diubah fungsi dan pendekatannya agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat? Gagasan bus sekolah menjadi salah satu opsi yang kembali mengemuka. (ade)