Dengan biaya operasional bus di kisaran Rp15–25 juta per bulan per unit, pendapatan tiket di kota menengah seperti Cirebon secara matematis tidak akan mampu menutup biaya. Tanpa subsidi memadai, layanan dipangkas, jadwal tidak konsisten, dan kepercayaan publik hilang.
Padahal, solusi sebenarnya ada di depan mata. Renovasi angkot di Kota Cirebon dan semua harus dipasang AC. Kemudian, angkot dijadikan feeder resmi BRT, bukan pesaing.
Ubah trayek angkot khusus untuk melayani jalan kedua seperti Jl Perjuangan, kawasan Perumnas, dan permukiman padat lainnya, sementara BRT fokus pada rute utama dalam kota.
Baca Juga:KDM Siap Jemput 45 Warga Jabar yang Terjebak Banjir AcehKDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – Jakarta
Integrasi transit penumpang dengan sistem halte yang menjadi titik temu antara angkot sebagai pengumpan dan BRT Cirebon sebagai kendaraan di koridor utama.
Kemudian, kunci keberhasilannya adalah integrasi pembayaran, dengan prinsip satu perjalanan satu sistem—cukup satu kali tap in ketika naik angkot dan satu kali tap out ketika turun dari BRT. Ubah pembayaran menjadi non tunai.
TransJakarta membuktikan bahwa transportasi publik hanya akan hidup jika diperlakukan sebagai sistem bersubsidi dan terintegrasi. Sistem itu dibangun sejak tahun 2004 dan terus berkembang hingga saat ini.
Jika Cirebon ingin BRT-nya berfungsi nyata, maka yang perlu ditiru bukan soal skala Jakarta, dan haltenya yang mewah, melainkan paradigma kebijakannya. Tanpa perubahan itu, BRT Trans Cirebon hanya akan terus dianggap sebagai beban, bukan solusi angkutan masal perkotaan.
Apakah ada ide lain yang lebih baik? Mari diskusikan. Saya akhiri dengan sebuah pepatah klasik: Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people!