Selain menurunnya pendapatan sektor andalan, ungkapnya, juga karena dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jabar masih belum dibayarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Walau kondisi yang defisit seperti sekarang ini, pihaknya tetap optimistis. Terlebih lagi didukung oleh DPRD Jabar dalam percepatan pembangunan.
“Anggaran pembangunan loncat, tapi pendapatan turun. Dana bagi hasil 2024 belum terbayarkan, 2025 sebagain belum terbayarkan,” ungkap KDM.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Hal-hal yang dilakukan Pemprov Jabar sekarang ini, lanjut KDM, sebagai upaya menjawab tantangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Seperti diketahui dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 20 Oktober 2025 lalu, Purbaya menantang untuk mengoptimalkan belanja daerah.
Bahkan ketika itu ada tuduhan jika Jabar, menjadi salah satu daerah yang diduga mengendapkan anggaran. Sehingga diminta untuk mengoptimalkan belanja, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Gubernur KDM ketika itu berharap, nantinya belanja atau serapan anggaran di Pemprov Jabar berjalan maksimal. Sehingga tak ada alasan Kementerian Keuangan menunda membayar utang DBH.
Jika belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik, KDM berjanji akan menagih Menkeu Purbaya.
“Maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja dengan baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya,” tegasnya, ketika itu.