RADARCIREBON.ID – Defisit anggaran yang menimpa Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025, membuat Gubernur Dedi Mulyadi, membongkar biaya yang kurang menyentuh kepentingan rakyat.
Menurut sosok yang akrab disapa KDM ini, salah satu biaya yang membebani APBD Jawa Barat adalah Bandara Kertajati. Karenanya, jika bisa, dia ingin menghentikan pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ini.
“Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus gak ada hasilnya Kertajati setop dulu deh? Ya kita harus jujur Pak,” ucap KDM kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Kebetulan nama Kepala Bappeda itu sama dengan nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pertanyaannya itu disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui akun media sosial KDM.
Pada prinsipnya KDM kurang setuju jika dana Pemprov Jabar yang harus dipakai untuk membiayai operasional Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka itu.
Padahal, kata KDM, bandara itu hanya melayani satu penerbangan saja. “Artinya manajemennya dibiayai digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” ucap mantan Bupati Purwakarta dua periode itu.
Sebenarnya, bukan hanya biaya yang digunakan untuk Bandara Kertajati, yang dikeluhkan KDM. Pria yang sekarang masih menduda ini juga mengeluhkan APBD Jabar yang tersedot untuk membayar utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
Menurutnya masjid yang berlokasi di Gedebage Kota Bandung ini, pembiayaannya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati, kita ngebiayaain terus, hasilnya ga ada,” katanya.
Seperti diketahui, pembangunan masjid apung terbesar di Jabar itu terjadi pada era Gubernur M Ridwan Kamil alias RK. Pembiayaannya menggunakan dana PEN. Sementara Bandara Kertajati yang menelan anggaran Rp 2,6 triliun diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018.
Di akun TikToknya, KDM heran karena Pemprov Jabar harus keluar uang banyak, hanya untuk membiayai bandara yang merugi. “Ya membiayai Pak, kita membiayai sesuatu yang tak menghasilkan apa pun, gitu lho,” tandasnya, sambil mengatakan jika Kertajati adalah lembaga bisnis.