Tampak Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi langsung menambahkan utang yang harus ditanggung Pemprov Jabar. “Al Jabbar Rp 45 (miliar) per tahun. Kertajati Rp 100 (miliar),” ujarnya.
Ketika ditanya KDM, apakah pembiayaan Bandara Kertajati sebaiknya disetop, Dedi pun terdiam. Dia pun membenarkan dari Rp 100 miliar dana APBD Jabar, sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan Bandara Kertajati. Padahal, hanya ada satu penerbangan komersial di sana.
Dedi pun membenarkan, uang sabanyak itu hanya dikucurkan demi menjalankan bandara yang hanya melayani satu atau dua penerbangan per pekan. KDM mengakui, ada dorongan menjadikan penerbangan umroh lewat Bandara Kertajati. Sayangnya, hal itu tidak akan efektif. Sebab, penerbangan umroh harus mengerahkan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Garuda, tandas KDM bersedia membuka rute melalui Bandara Kertajati untuk terbang ke Arab Saudi dengan syarat Pemprov turut mengerahkan ASN. “Garuda kan mau terbang ke sana, tapi kan harus ngerahin ASN,” jelasnya.
Walaupun fotonya dipajang di promo Garuda, KDM tidak setuju jika harus mengerahkan ASN untuk umrah. “Saya gak setuju. Kenapa gak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,”tandasnya lagi.
Dia pun mengakui kalau pernah ikut mempromosikan umrah Garuda melalui Bandara Kertajati. “Jadi saya itu ngomong promosi, tapi kalau didorong PNS diwajibkan apalagi nggak boleh itu. Kenapa? Tidak akan melahirkan benefit komersial,” ujarnya.
Menurut dia, jika penerbangan umroh harus mengerahkan ASN agar kursi penuh maka hal itu tidak akan berkelanjutan. Dia pun tidak rela, uang sebanyak itu hanya untuk membiayai bandara kosong.
Dia memilih dana Rp 100 miliar digunakan untuk pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.”Memang sudah satu penerbangan besok mau diterbangin ASN lagi kan nggak bisa gitu lho? Kurang sehat,” tambahnya.
Bagi KDM, APBD Provinsi Jawa Barat itu harus memiliki manfaat dan benefit. Terutama bagi kepentingan rakyat Jawa Barat.
