Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH, Danrem 063/Gunan Gunungjati Kolonel Inf Hista Soleh Harahap SIP MIP MHan, Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Bambang Mujianto meninjau lokasi keberadaan perkebunan kepala sawit, kemarin.
Imron mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan sementara, luas lahan yang sudah ditanami sawit di Pasaleman sekitar 2,5 hektare dengan jumlah sekitar 313 batang. Sementara total lahan yang direncanakan mencapai 5 hektare, namun sebagian masih berupa rencana dan belum ditanami.
“Ini baru perencanaan 2,5 hektare, sekitar 313 batang. Saya lihat masih kecil. Maka dengan adanya edaran Pak Gubernur, kami dari Kabupaten Cirebon akan mendukung penuh,” tegasnya.
Baca Juga:Waduh! Sawah di Kota Cirebon Terancam Punah, Tersisa 93 HektareKebun Sawit di Cigobang Cirebon Disorot, Ketua DPRD Dorong Penggantian Tanaman Ramah Lingkungan
Sebagai bentuk solusi, Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana mengganti tanaman sawit tersebut dengan komoditas lain yang dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Pasaleman. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah tanaman mangga, termasuk mangga gincu. “Kami akan membantu masyarakat (ganti sawit dengan tanaman lain, red). Artinya, menyiapkan bibit untuk mengganti sawit ini. Jadi sawitnya dicabut,” kata Imron.
Terkait waktu pelaksanaan, Imron menyebut pihaknya masih akan melakukan rapat lanjutan bersama pemerintah desa, camat, dan masyarakat setempat untuk menentukan langkah teknis berikutnya.
Ia juga mengaku tidak mengetahui sebelumnya adanya penanaman sawit di wilayah tersebut. Informasi itu diketahui melalui media. “Makanya sekarang kami cek langsung ke lapangan,” katanya.
Di tempat yang sama, Danrem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) Cirebon Kolonel Inf Hista Soleh Harahap SIP MIP MHan mengatakan proses penggantian tanaman akan dilakukan dengan pendekatan kemitraan agar tidak merugikan masyarakat. “Tadi disampaikan Pak Bupati, kita masih menunggu pengajuan surat dari masyarakat kepada pihak perusahaan. Ini sifatnya kemitraan,” jelasnya.
Ia mengatakan TNI siap membantu proses pencabutan dan penanaman ulang jika diperlukan. “Kalau memang memerlukan satuan tugas, kita akan bentuk satgas bersama. Waktu pencabutan menyesuaikan dengan pengajuan masyarakat. Lahan ini lahan masyarakat perorangan. Terkait perizinan ke pemerintah daerah, itu yang masih perlu didalami,” pungkasnya. (sam)